BONE BOLANGO, 
— Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana kearsipan di tingkat kabupaten/kota. Langkah Komisi I ini sebagai upaya memaksimalkan tugas dan fungsi yang selama ini tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kab/Kota. Selasa, (13/10).
Lemahnya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kerasipan akan berdampak serius terhadap akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, hilangnya aset-aset berharga milik negara, serta jatuhnya nilai Reformasi Birokrasi.
Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaran bidang kerasipan oleh Komisi I dan Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo beberapa waktu berselang.
Hasil koordinasi dan evaluasi tersebut diperoleh fakta bahwa penyelenggaraan urusan kearsipan belum optimal salah satunya dibuktikan oleh sedikitnya anggaran yang dialokasikan dalam APDB dalam penyelenggaraan urusan tersebut. Keadaan ini tidak saja terjadi di Pemerintah Prov Gorontalo akan tetapi diduga ikut terjadi di Kab/Kota.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I, Fadli Poha, dan diterima langsung oleh Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango, Djalalaludin, S.Ag., M.Pd., bersama Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Gorontalo.
Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi I turut didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menekankan bahwa kearsipan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arsip tidak sekadar menjadi kumpulan dokumen, tetapi juga merupakan rekaman informasi dan bukti administrasi yang harus dikelola, dipelihara, serta dilindungi dengan baik.
“Arsip bukan sekadar tumpukan dokumen, tetapi merupakan rekaman informasi dan bukti administrasi pemerintahan yang harus dikelola, dipelihara, dan dilindungi dengan baik. Kearsipan memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas serta memastikan dokumen pemerintahan tetap tersedia ketika dibutuhkan,” tegas Umar Karim.
Menurut Umar, penyelenggaraan kearsipan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Karena itu, diperlukan perhatian serius agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tenaga yang mampu menangani urusan kearsipan secara optimal.
“Kita perlu memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan kearsipan. Keterbatasan SDM dan anggaran tidak boleh membuat urusan ini terabaikan. Setiap OPD idealnya memiliki tenaga yang mampu menangani kearsipan agar pengelolaan dokumen pemerintahan dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
“Berbicara tentang kearsipan, ini sangat penting karena setiap dokumen pemerintahan harus dikelola dan dijaga dengan baik. Kita masih menghadapi keterbatasan SDM dan anggaran. Pengadaan perangkat pemindai dokumen (scanner) dan penyediaan gedung penyimpanan arsip yang memadai turut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat tata kelola kearsipan di daerah,” tutupnya. (dn01)
