BONE BOLANGO, 
– Belum adanya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas Tahun 2023 menjadi salah satu aspirasi yang disuarakan kalangan penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo.
Aspirasi tersebut disampaikan Ketua Disabilitas Provinsi Gorontalo, Muhajir, saat menghadiri kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
Dalam kesempatan itu, Muhajir menyampaikan bahwa Perda Disabilitas yang telah ditetapkan pada 2023 perlu diperkuat dengan aturan turunan berupa Pergub. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut dibutuhkan agar pelaksanaan berbagai ketentuan dalam perda memiliki pedoman yang lebih jelas.
Ia menjelaskan, Pergub juga penting sebagai landasan bagi organisasi penyandang disabilitas dalam menjalankan berbagai kegiatan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak anggotanya.
Selain persoalan regulasi, Muhajir turut menyoroti masih terbatasnya perhatian terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas. Ia mempertanyakan langkah dan upaya pemerintah maupun DPRD dalam membuka kesempatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, serta menyediakan akses bantuan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, hingga saat ini masih dibutuhkan kejelasan mengenai akses penyandang disabilitas terhadap berbagai program tersebut. Ia berharap pemerintah dan DPRD memberikan perhatian lebih melalui kebijakan serta program pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.
Muhajir juga menilai keberadaan Pergub semakin penting untuk mendukung aktivitas organisasi penyandang disabilitas. Terlebih, salah satu agenda terdekat organisasi adalah peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember mendatang.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hamzah Idrus menyatakan akan membawa usulan penerbitan Pergub Disabilitas ke DPRD Provinsi Gorontalo agar menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Hamzah, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses merupakan bagian penting dari upaya memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
Ia berharap usulan tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah sehingga keberadaan regulasi tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga dapat mendukung pelaksanaan program dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo.
Melalui reses tersebut, aspirasi penyandang disabilitas diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan di tingkat legislatif, khususnya dalam mendorong penguatan kebijakan daerah yang lebih memperhatikan kebutuhan, perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. (dn01)
