GORONTALO, 
— Penyusunan regulasi penanganan konflik sosial di Kabupaten Pohuwato terus dimatangkan. Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Pohuwato menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo untuk memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dibahas memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (HAM).
Konsultasi dan koordinasi tersebut berlangsung di Aula Kantor Operasional Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Jumat (16/10/2026). Rombongan dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Pohuwato, Otan Mamu, didampingi Wakil Ketua Pansus I Yusuf Lawani serta anggota Nirwan Due, Febriyanto Mardain, Jenni Ema Tulung, dan Tomi R. Umar.
Kedatangan rombongan diterima langsung Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penyempurnaan Ranperda Penanganan Konflik Sosial agar dapat menjadi pedoman yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, hingga menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Sarton menjelaskan bahwa Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo masih berada di bawah koordinasi Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, yang juga membawahi Wilayah Kerja Sulawesi Utara.
Ia mengapresiasi langkah Pansus I DPRD Pohuwato yang berkonsultasi dengan KemenHAM sejak proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Menurutnya, keterlibatan lembaga yang membidangi HAM sejak awal penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam regulasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Sarton menyebutkan, KemenHAM memiliki peran dalam pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, termasuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah diberlakukan.
“Pelibatan KemenHAM sejak awal diperlukan agar nilai-nilai hak asasi manusia dapat terintegrasi dalam setiap pasal yang disusun. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan dapat meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah juga diperlukan untuk memastikan regulasi tetap relevan dengan dinamika masyarakat dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan atau mencabut regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan maupun ketentuan hukum.
Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Pohuwato, Otan Mamu, mengatakan konsultasi tersebut bertujuan memperoleh masukan dan rekomendasi dari KemenHAM guna memperkuat substansi Ranperda Penanganan Konflik Sosial.
Menurut Otan, kondisi masyarakat Pohuwato yang memiliki latar belakang suku dan sosial yang beragam menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan regulasi tersebut.
Karena itu, Ranperda diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan konflik, sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat.
“Kami berharap melalui konsultasi ini, Ranperda Penanganan Konflik Sosial dapat semakin disempurnakan dengan berbagai masukan dari KemenHAM. Kami ingin regulasi ini nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Otan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar produk hukum yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat serta mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
Dalam sesi diskusi, anggota Pansus I DPRD Pohuwato turut mendalami mekanisme pendampingan penyusunan Ranperda, analisis dari perspektif HAM, hingga tahapan pelibatan KemenHAM dalam pembentukan peraturan daerah.
Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah pengaturan mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dalam Ranperda Penanganan Konflik Sosial.
Pembahasan tersebut menitikberatkan pada kejelasan fungsi, kedudukan, dan batas kewenangan Posbankum agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan tugas organisasi perangkat daerah maupun lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait.
Penelaah Teknis Kebijakan Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo, Julyadi Angjaya, menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan hasil telaah terhadap rancangan regulasi tersebut.
Ia mengapresiasi inisiatif DPRD Kabupaten Pohuwato yang berupaya menghadirkan aturan khusus mengenai penanganan konflik sosial. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat sejumlah substansi penting, mulai dari perlindungan korban, perhatian terhadap kelompok rentan, hingga pemulihan setelah konflik.
Meski demikian, Julyadi menilai pengaturan Posbankum masih perlu diperjelas, terutama agar layanan bantuan hukum tidak bercampur dengan mekanisme pengumpulan informasi mengenai konflik sosial.
Pemisahan fungsi tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi persoalan terkait perlindungan data pribadi dan kerahasiaan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
“Fungsi Posbankum perlu dirumuskan secara jelas. Posbankum dapat diarahkan pada pemberian konsultasi dan pendampingan hukum, terutama ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam penyelesaian persoalan hukum. Sementara itu, mekanisme pengumpulan informasi dan penanganan konflik perlu diatur secara cermat agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat yang mencari perlindungan,” jelasnya.
Selain fungsi, Julyadi juga menyoroti perlunya kejelasan mengenai tingkat pembentukan Posbankum dalam Ranperda, apakah berada di desa atau kelurahan, kecamatan, maupun lembaga lainnya.
Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan aturan nantinya memiliki batas kewenangan, pembagian tugas, dan mekanisme kerja yang terukur.
Lebih lanjut, Julyadi menjelaskan bahwa penelaahan rancangan produk hukum dari perspektif HAM dilakukan melalui pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA), yakni pendekatan berbasis hak asasi manusia.
Melalui pendekatan tersebut, substansi rancangan ditelaah secara menyeluruh, pasal demi pasal, dengan memperhatikan sejumlah prinsip, antara lain partisipasi, akuntabilitas, nondiskriminasi, empati, dan legalitas.
Atas dasar itu, KemenHAM mendorong agar pelibatan lembaga tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan dan penyusunan rancangan. Dengan demikian, masukan terkait prinsip HAM dapat dipertimbangkan sebelum Ranperda memasuki proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan yang sama, Pansus I DPRD Kabupaten Pohuwato secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda Penanganan Konflik Sosial kepada KemenHAM untuk ditelaah lebih lanjut.
Penyerahan dokumen tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan substansi rancangan sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menyambut baik penyerahan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dokumen Ranperda dan menyampaikan tanggapan serta rekomendasi secara tertulis.
Sarton juga berharap koordinasi antara DPRD Kabupaten Pohuwato, pemerintah daerah, dan KemenHAM dapat terus terjalin, termasuk dalam penyusunan rancangan peraturan daerah lainnya pada masa mendatang.
Melalui konsultasi ini, Pansus I DPRD Kabupaten Pohuwato berharap Ranperda Penanganan Konflik Sosial dapat melahirkan regulasi yang komprehensif, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta memperkuat upaya pencegahan dan penyelesaian konflik.
Dengan demikian, regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu landasan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat di Kabupaten Pohuwato (dn01/Tim Humas Wilker Gorontalo)
