GORONTALO, 
— Penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan integrasi data pelaku usaha menjadi perhatian anggota Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail.
Menurut Erwin, pembenahan pelayanan perizinan perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan dan penyediaan data pelaku usaha yang menyeluruh, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Masukan tersebut disampaikan dalam kunjungan lapangan Pansus ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo untuk bertukar informasi dan menghimpun masukan sebagai bahan penyempurnaan Ranperda Perubahan atas Perda Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Rombongan Pansus dipimpin Wakil Ketua Pansus, Syamsir Djafar Kiayi, dan diterima Kepala DPMPTSP Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Daeng Matona, bersama jajaran.
Erwin menilai, PTSP memiliki posisi strategis sebagai pintu pelayanan pemerintah bagi investor dan pelaku usaha. Karena itu, penguatan kelembagaan perlu menjadi salah satu materi yang dikaji dalam perubahan Perda.
“PTSP ini harus diperkuat agar pelayanan perizinan dan investasi bisa berjalan lebih efektif. Perlu ada kejelasan tugas dan koordinasi supaya pelayanan kepada investor tidak terhambat,” ungkap Erwin.
Menurutnya, pelayanan perizinan tidak cukup hanya mengandalkan prosedur administrasi. Pemerintah perlu memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan baik sehingga kebutuhan investor dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.
Penguatan kelembagaan PTSP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Provinsi Gorontalo.
Selain penguatan PTSP, Erwin menyoroti pentingnya penyediaan basis data pelaku usaha yang terintegrasi. Pendataan tersebut, menurutnya, tidak boleh hanya mencakup perusahaan besar dan investor, tetapi juga pelaku UMKM.
“Jangan hanya perusahaan besar yang didata. UMKM juga harus masuk, karena mereka merupakan bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” tegas Erwin.
Melalui pendataan yang menyeluruh, pemerintah dapat mengetahui jenis dan persebaran usaha, perkembangan investasi, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di setiap wilayah.
Data tersebut juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kendala perizinan, menentukan kebutuhan pembinaan, dan menyusun program pemberdayaan UMKM secara lebih tepat sasaran.
Erwin turut menyoroti manfaat integrasi data dalam memetakan peluang investasi dan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, informasi yang akurat akan membantu pemerintah memahami perkembangan kegiatan usaha serta merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha.
“Kalau data pelaku usaha terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah melihat potensi yang ada, mengetahui perkembangan usaha, dan menentukan langkah yang tepat untuk pengembangan ekonomi daerah,” jelas Erwin.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar data pelaku usaha dan perkembangan investasi dapat terhubung secara lebih menyeluruh.
Kunjungan lapangan ke DPMPTSP menjadi bagian dari upaya Pansus memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan sekaligus menghimpun masukan dari perangkat daerah.
Penguatan PTSP, integrasi data pelaku usaha, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi sejumlah aspek yang perlu dikaji dalam penyempurnaan Ranperda.
Erwin berharap, perubahan Perda dapat mendorong pelayanan perizinan yang lebih efektif, mempermudah pelaku usaha mengakses layanan pemerintah, serta mendukung pengembangan investasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo.
Dengan regulasi yang sesuai kebutuhan di lapangan, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola perizinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (dn01)
