GORONTALO, 
— Kerusakan jalan, penerangan lingkungan yang belum optimal, hingga terbatasnya akses air bersih menjadi sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Berbagai persoalan tersebut dipetakan dalam Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo, Selasa (27/10/2026).
Melalui forum yang berlangsung di Aula Kantor Desa Toto Utara itu, masyarakat bersama pemerintah desa dan sejumlah instansi terkait membahas persoalan pelayanan dasar sekaligus mencari jalur koordinasi untuk mendorong penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Penggerak HAM Desa Toto Utara, Tia Dwi Lestari Nento, memaparkan bahwa sejumlah wilayah masih menghadapi keterbatasan penerangan. Beberapa titik lampu dilaporkan tidak menyala atau mengalami penurunan pencahayaan. Selain itu, akses jalan di Dusun Asam Jawa dan Dusun Sinar Jaya membutuhkan perhatian karena terdapat bagian jalan yang berlubang dan belum beraspal.
Permasalahan lain berkaitan dengan ketersediaan air bersih. Hasil pemetaan menunjukkan adanya sumur warga yang mengering di Dusun Perjuangan serta keluhan mengenai sambungan air PDAM yang disegel atau tidak lagi aktif.
Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bolango atau PDAM Bone Bolango, Lanny Dintje Chantiara Ambouw, dalam forum tersebut menyampaikan bahwa di Desa Toto Utara tercatat 173 sambungan rumah, dengan 81 sambungan aktif dan 92 sambungan disegel.
Penyegelan dapat terjadi karena sejumlah alasan, di antaranya keterbatasan debit air, permintaan pelanggan, sambungan ilegal, maupun tunggakan pembayaran.
Untuk sambungan yang disegel karena kondisi pasokan air, PDAM menjelaskan bahwa masyarakat dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan petugas teknis agar kondisi di lapangan diperiksa. Penanganan dan kemungkinan penyambungan kembali akan mengikuti hasil pemeriksaan serta prosedur yang berlaku.
Dalam pembahasan infrastruktur, perwakilan Dinas PUPR Bone Bolango menjelaskan bahwa usulan pembangunan atau perbaikan jalan perlu disiapkan melalui perencanaan yang sesuai. Hal itu mencakup kepastian status lahan, batas wilayah, dokumen teknis, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian kewenangan instansi.
Usulan juga perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan anggaran agar dapat dipertimbangkan sesuai prioritas yang berlaku.
Sementara itu, Officer Kinerja dan Administrasi Pelayanan Pelanggan PLN/ULP Telaga, Supriatna Gobel, menjelaskan bahwa persoalan kelistrikan perlu dibedakan berdasarkan jenis gangguannya. Gangguan tegangan, daya listrik yang tidak mencukupi, dan kerusakan instalasi memerlukan pemeriksaan sesuai ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pihak.
Untuk lampu jalan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pengelola penerangan diperlukan, terutama terkait pendataan titik lampu, legalitas sambungan, serta pemeliharaan.
Masyarakat turut mengusulkan agar persoalan kekeringan sumur dan potensi banjir mendapat perhatian lebih lanjut melalui koordinasi dengan instansi yang menangani sumber daya air dan infrastruktur. Mereka juga berharap usulan perbaikan dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan sesuai persyaratan dan prioritas yang berlaku.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan bahwa forum mitigasi menjadi sarana untuk menyampaikan persoalan secara langsung dan membangun koordinasi lintas sektor.
Ia mengingatkan bahwa setiap usulan perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan instansi yang berwenang serta pelibatan masyarakat agar potensi konflik dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, hasil rapat akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara pemerintah desa, BPD, Penggerak HAM, dan instansi terkait. Dengan demikian, persoalan yang telah teridentifikasi tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat dikawal melalui mekanisme koordinasi yang sesuai.
Melalui kegiatan ini, Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan pelayanan dasar, memperkuat partisipasi warga, serta mewujudkan lingkungan desa yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.
(dn / Tim Humas Wilker Gorontalo)
