GORONTALO, 
— Pembahasan anggaran daerah yang seharusnya menjadi ruang untuk menguji setiap program dan memastikan penggunaan uang rakyat tepat sasaran justru berujung ketegangan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, memilih walk out atau meninggalkan ruangan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Keputusan itu bukan tanpa alasan. Limonu mempersoalkan mekanisme pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dinilainya belum menyajikan rincian kegiatan serta alokasi anggaran secara transparan. Baginya, pembahasan anggaran tidak boleh berlangsung sekadar menggugurkan kewajiban, sementara substansi setiap program justru tidak dikupas secara mendalam.
Politikus Fraksi Gerindra itu menegaskan, setiap nomenklatur, uraian kegiatan, hingga besaran anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus dibuka secara jelas. Tanpa rincian tersebut, anggota DPRD akan kesulitan memastikan apakah program yang telah dibahas di tingkat komisi benar-benar masuk dalam dokumen anggaran atau justru hilang saat proses pembahasan berlanjut.
“Kalau model rapat pembahasan tidak lagi dirinci secara jelas, itu seolah-olah tinggal formalitas pembahasannya. Walaupun sudah dibahas di tingkat komisi, Banggar dan TAPD. Padahal, melalui rapat pembahasan RKA ini, kita harus memastikan jangan sampai ada item kegiatan yang sudah dibahas di tingkat komisi justru tidak terakomodir lagi. Demikian pula dengan tambah kurang anggaran dari setiap item kegiatan harus kita ketahui dasar dan alasannya,” ungkap Limonu.
Keberatan Limonu bukan sekadar soal teknis penyajian dokumen. Ia mengungkap pengalaman pembahasan APBD 2026 pada 2025, ketika anggaran untuk penyusunan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan dokumen jaminan reklamasi, menurut penuturannya, sempat disetujui dalam pembahasan, tetapi kemudian tidak tercantum lagi dalam anggaran.
Persoalan itu, kata Limonu, baru kembali diperjuangkan setelah anggota DPRD mengetahui bahwa alokasi yang sebelumnya dibahas ternyata sudah tidak tersedia.
Pengalaman tersebut menjadi alarm baginya bahwa pembahasan di ruang rapat tidak cukup hanya menghasilkan kesepakatan lisan. Setiap keputusan harus tercermin dalam dokumen anggaran, sementara perubahan alokasi harus memiliki dasar dan alasan yang dapat dijelaskan.
Bagi Limonu, tanpa pemeriksaan terperinci, DPRD berisiko kehilangan kesempatan untuk memastikan kesesuaian antara hasil pembahasan komisi dan anggaran yang akhirnya ditetapkan.
“Namanya pembahasan anggaran tentu harus objektif dan dijelaskan secara detail. Untuk setiap OPD, anggarannya berapa dan diperuntukkan untuk apa,” tegasnya.
“Bagaimana Mungkin Kita Mengawasi Sesuatu yang Tidak Kita Ketahui?”
Limonu kemudian melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme pembahasan yang dinilainya tidak memberikan ruang pemeriksaan memadai bagi anggota Banggar.
Ia mempertanyakan bagaimana DPRD dapat menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan apabila tidak mengetahui secara pasti program yang dibiayai, nilai anggarannya, hingga alasan perubahan dari setiap kegiatan.
“Bagaimana mungkin kita mengawasi sesuatu yang tidak kita ketahui? Ini seperti membeli kucing dalam karung,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan peruntukan anggaran dan perubahan alokasi yang tidak dijelaskan secara memadai berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, ketelitian dalam pembahasan RKA dinilainya sebagai bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Limonu menegaskan, pembahasan anggaran harus tetap kritis sekalipun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD telah diakomodir. Menurutnya, tugas anggota Banggar tidak berhenti setelah usulan tertentu masuk dalam anggaran, sebab APBD mencakup kepentingan pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Jangan berpikir kalau anggaran untuk pokir DPRD sudah diakomodir, lantas kemudian kita diam seribu bahasa dalam pembahasan anggaran secara keseluruhan,” kata Limonu.
Ia menegaskan, Fraksi Gerindra tidak melaksanakan dan menyetujui jika model pembahasan yang dinilai belum menyajikan rincian anggaran secara transparan. Sikap walk out bersama Ketua Fraksi Gerindra, Syamsir Djafar Kiayi, menjadi bentuk keberatan terhadap mekanisme yang mereka persoalkan sekaligus peringatan agar materi RKA disajikan lebih terperinci.
“Kami dari Fraksi Gerindra tidak akan melaksanakan pembahasan dan tidak akan menyetujui jika model pembahasan tidak menyajikan dokumen dan materi pembahasan RKA tidak dibahas secara detil. Ini menjadi warning bagi TAPD dan OPD-OPD agar bisa menyajikan RKA terperinci dengan baik dan benar. Sebab kami dari Fraksi Gerindra harus ekstra hati-hati dalam pembahasan anggaran. Setiap item kegiatan dan alokasi anggarannya harus dibahas secara terperinci agar jelas peruntukannya dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kiayi, juga menyoroti mekanisme pembahasan anggaran dalam rapat tersebut. Selain mempersoalkan penyajian RKA, Syamsir turut menyinggung kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sehingga Syamsir berharap ada perbaikan kinerja ke depan dan bukan saja untuk BKPSDM tetapi untuk seluruh OPD.
Sorotan kedua anggota Banggar Fraksi Gerindra itu menempatkan transparansi dokumen, kejelasan peruntukan, dan pertanggungjawaban setiap alokasi sebagai persoalan penting dalam pembahasan anggaran daerah. Bagi mereka, setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD harus dapat ditelusuri dasar penganggarannya, dijelaskan peruntukannya, dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. (dn01)
