GORONTALO, 
— Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027 tidak sekadar menyiapkan infrastruktur di kawasan pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini memperkuat proses seleksi calon lokasi agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan, memiliki potensi ekonomi, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
Langkah ini dilakukan melalui pembekalan penyiapan dan perencanaan calon lokasi KNMP 2027 yang melibatkan 3.500 peserta di 37 provinsi, termasuk Gorontalo.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mempercepat pembangunan sentra perikanan terpadu di kawasan pesisir dan pulau-pulau terdepan.
KNMP dirancang untuk mentransformasi perkampungan nelayan tradisional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang modern, mandiri, dan berdaya saing.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa penentuan calon lokasi tidak boleh hanya berdasarkan pertimbangan administratif. Kondisi nyata masyarakat dan aktivitas ekonomi nelayan harus menjadi dasar utama dalam proses penilaian.
“Data kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah mendengarkan masyarakat dan memahami kegiatan ekonominya,” ujar Lotharia saat membuka pembekalan secara daring dari Jakarta, Selasa (27/10).
Penilaian calon lokasi dilakukan secara terintegrasi dan akuntabel dengan memanfaatkan aplikasi digital. Pendekatan ini diharapkan membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat sebelum menentukan lokasi yang layak dikembangkan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan sekaligus Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Mohammad Abdi, menjelaskan bahwa pengembangan kawasan diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi pesisir secara menyeluruh.
Pengembangan tersebut mencakup rantai kegiatan perikanan, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Model pembangunan juga akan disesuaikan dengan potensi dan karakter usaha masyarakat di setiap lokasi.
Di Gorontalo, sinergi antara KKP, perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Gorontalo, serta Lembaga Pengawas Pemerintahan Provinsi Gorontalo (LP3G) diharapkan dapat menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat pesisir dan kearifan lokal.
Dalam prosesnya, penyiapan calon lokasi KNMP dilakukan melalui empat tahapan utama, yakni identifikasi dan penyiapan calon lokasi, survei dan penilaian, fasilitasi kesiapan, serta perencanaan pengembangan kawasan.
Sejumlah indikator menjadi pertimbangan dalam penilaian, meliputi kebutuhan wilayah, potensi kelautan dan perikanan, kesiapan lokasi, serta keterhubungan kawasan dengan akses pasar.
Melalui tahapan tersebut, KKP berupaya memastikan pembangunan KNMP tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mampu memperkuat kelembagaan, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nelayan.
Penentuan calon lokasi secara objektif diharapkan dapat mengurangi risiko pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan potensi ekonomi pesisir dapat dikembangkan secara optimal. (dn01)
