GORONTALO, 
— Pelayanan kesehatan yang baik tidak cukup hanya dengan diagnosis tepat dan pengobatan yang sesuai. Pasien juga berhak mendapat penjelasan yang mudah dipahami, perlindungan atas kerahasiaan data medis, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
Prinsip tersebut menjadi perhatian Puskesmas Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur di Aula Puskesmas Kabila, Kamis (29/10/2026). Kegiatan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo itu mengusung tema “Melayani dengan Hati, Mengabdi dengan HAM”.
Kepala Puskesmas Kabila, Felmi S. Kude, menjelaskan bahwa tenaga kesehatan berhadapan dengan beragam karakter dan kebutuhan pasien. Tidak semua proses pelayanan berjalan mudah, terutama ketika keinginan pasien berbeda dengan pertimbangan medis atau prosedur yang berlaku.
Salah satu contohnya adalah permintaan rujukan ke rumah sakit. Menurut Felmi, ada pasien yang menginginkan rujukan secara langsung, sementara kondisi medisnya masih dapat ditangani di puskesmas sesuai standar pelayanan.
Dalam situasi tersebut, tenaga kesehatan perlu memberikan penjelasan dan edukasi secara baik, bukan sekadar menolak permintaan pasien tanpa disertai alasan yang jelas.
“Prinsip utama, setiap pasien adalah manusia yang bermartabat, bukan sekadar nomor antrean atau diagnosis,” ujar Felmi dalam pemaparannya.
Ia menegaskan, komunikasi yang santun, empati, dan sikap tidak diskriminatif merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan berbasis HAM.
Selain itu, Puskesmas Kabila berupaya menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Data rekam medis tidak boleh diberikan sembarangan kepada pihak lain, sedangkan informasi mengenai kondisi kesehatan pasien harus disampaikan melalui petugas yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan medis.
Dalam tindakan medis tertentu, pasien juga perlu memperoleh penjelasan yang memadai sebelum memberikan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Felmi menambahkan, upaya mewujudkan pelayanan yang adil juga dilakukan melalui pendampingan bagi pasien yang belum memahami prosedur pendaftaran, penggunaan Mobile JKN, serta perhatian terhadap lansia dan kelompok rentan lainnya.
Menurut dia, Puskesmas Kabila tetap berupaya memberikan pelayanan kepada pasien yang datang meskipun terdapat persoalan administrasi kepesertaan. Petugas kemudian memberikan edukasi agar pasien memahami langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki status administrasinya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan penguatan pemahaman HAM penting dilakukan karena puskesmas merupakan salah satu garda terdepan pelayanan publik.
Ia berharap aparatur kesehatan dapat menjalankan tugas secara profesional sekaligus menghormati hak masyarakat yang menerima pelayanan.
Dalam sesi tanya jawab, peserta turut membahas penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta perlindungan kerahasiaan pasien HIV. Sarton menekankan bahwa tenaga kesehatan perlu memahami kewajiban dalam melindungi hak setiap orang, baik pasien maupun petugas yang menjalankan pelayanan.
Menurut dia, setiap tindakan harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP), kewenangan profesional, dan kebutuhan penanganan yang proporsional, dengan tetap memperhatikan keselamatan serta martabat pasien.
Bagi Puskesmas Kabila, kegiatan penguatan kapasitas tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat praktik pelayanan yang telah berjalan.
Felmi berharap kegiatan serupa dapat berlanjut dan diperluas ke instansi lain, seperti sekolah dan kantor kecamatan, sehingga pemahaman HAM semakin luas di lingkungan pelayanan publik.
Melalui tema “Melayani dengan Hati, Mengabdi dengan HAM”, kegiatan ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan dan ketepatan tindakan medis, tetapi juga dari cara aparatur memperlakukan setiap orang secara adil, menghormati haknya, dan menjaga martabatnya. (dn/Tim Humas Wilker Gorontalo)
