GORONTALO, 
— Penyempurnaan regulasi daerah terkait mangrove menjadi salah satu perhatian Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dalam pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pohuwato Tahun 2027.
Hal itu mengemuka saat Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pohuwato, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis peraturan daerah tentang mangrove sekaligus rencana pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berperspektif hak asasi manusia (HAM).
Rombongan Sekretariat DPRD Kabupaten Pohuwato dipimpin Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Rusli Rajak Umar, dan diterima Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali.
Rusli mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi catatan dan masukan KemenHAM sebagai bagian dari persiapan finalisasi Propemperda Kabupaten Pohuwato Tahun 2027.
Menurutnya, masukan dari kementerian dan lembaga terkait diperlukan untuk melengkapi persyaratan administrasi sekaligus memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Catatan dan masukan dari KemenHAM akan kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan ketentuan yang sudah ada,” kata Rusli seusai pertemuan.
Ia menjelaskan, hasil konsultasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Sekretariat DPRD untuk disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pohuwato sebelum memasuki tahapan finalisasi.
Dokumen terkait juga perlu dilengkapi untuk memenuhi ketentuan administrasi, termasuk penginputan produk hukum daerah melalui aplikasi e-Perda.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil analisis dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya terkait peraturan daerah tentang mangrove.
Menurut Sarton, Sekretariat DPRD Kabupaten Pohuwato meminta penjelasan mengenai poin-poin penting dalam rekomendasi tersebut, termasuk alasan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan penyempurnaan regulasi.
“Kami telah menjelaskan poin-poin penting dalam rekomendasi, termasuk alasan perlunya penyesuaian terhadap peraturan daerah terkait mangrove. Masukan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di DPRD,” ujar Sarton.
Selain membahas regulasi tentang mangrove, pertemuan tersebut turut membicarakan keterlibatan KemenHAM dalam pendampingan penyusunan Ranperda di Kabupaten Pohuwato.
Sarton menjelaskan, pendampingan dari perspektif HAM penting dilakukan sejak tahap perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah. Dengan demikian, substansi regulasi yang dihasilkan diharapkan selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, koordinasi antara KemenHAM, DPRD, dan pemerintah daerah diperlukan agar aspek HAM menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan kebijakan daerah.
“Kami berharap ke depan Kantor Wilayah Kementerian HAM dapat dilibatkan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pohuwato, sehingga perspektif HAM dapat diperhatikan sejak awal,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo akan menyampaikan surat yang memuat poin-poin penting hasil analisis terhadap rancangan peraturan daerah yang telah diajukan, termasuk Ranperda tentang penanganan konflik sosial dan masukan terkait peraturan daerah tentang mangrove.
Melalui koordinasi tersebut, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo berharap proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pohuwato semakin berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. (dn/Tim Humas Wilker Gorontalo)
