GORONTALO, 
– Peluncuran aplikasi JDIH PERSADA di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan tidak sekadar menjadi pencapaian teknologi, tetapi mampu membawa perubahan nyata dalam tata kelola kelembagaan. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Drs. Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa inovasi digital tersebut harus terus dikembangkan dan menjadi aset kelembagaan yang berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan Ridwan dalam kegiatan peluncuran JDIH PERSADA atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut Ridwan, dokumentasi dan informasi hukum merupakan kebutuhan mendasar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, pengawasan, hingga penyelenggaraan persidangan.
Karena itu, seluruh produk hukum, dokumen persidangan, serta keputusan kelembagaan harus dikelola secara tertib, akurat, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“JDIH bukan semata-mata kebutuhan teknologi informasi, tetapi merupakan bagian dari kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Ridwan.
Lebih jauh, Ridwan mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi tidak boleh hanya bergantung pada sosok atau pejabat yang menggagasnya.
Menurutnya, JDIH PERSADA harus menjadi aset kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang terus dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan, sekalipun nantinya terjadi pergantian pejabat maupun pimpinan organisasi.
Ia pun memberikan apresiasi kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Akristianto Ahmad, bersama seluruh tim yang telah menggagas dan mewujudkan inovasi tersebut melalui aksi perubahan dalam Diklat Kepemimpinan Administrator.
Ridwan berharap, lahirnya JDIH PERSADA dapat menjadi contoh bahwa perubahan birokrasi bisa dimulai dari keberanian aparatur dalam membaca kebutuhan organisasi, mengidentifikasi persoalan, membangun kolaborasi, hingga menghadirkan solusi konkret.
“Saya berharap inovasi JDIH PERSADA ini menjadi bukti bahwa seorang aparatur tidak hanya dituntut menjalankan rutinitas pekerjaan, tetapi juga harus mampu membaca kebutuhan organisasi, mengidentifikasi persoalan, dan menghadirkan solusi. Apa yang hari ini dilahirkan hendaknya tidak menjadi kebanggaan pribadi semata, tetapi menjadi aset dan kebanggaan kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo,” tegasnya.
Ridwan juga menjelaskan bahwa kehadiran JDIH PERSADA memiliki tiga dimensi strategis yang penting bagi penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo.
Pertama, dimensi politik kelembagaan. Menurutnya, inovasi ini memperlihatkan bahwa DPRD melalui Komisi I telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi yang kemudian menghasilkan tindak lanjut konkret.
Kedua, dimensi reformasi birokrasi. JDIH PERSADA diharapkan mampu mendorong perubahan orientasi aparatur, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada pelaksanaan administrasi rutin menjadi aparatur yang kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan solusi bagi kebutuhan organisasi.
Ketiga, dimensi tata kelola pemerintahan. Melalui aplikasi ini, dokumentasi hukum, keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta keberlanjutan ditempatkan sebagai fondasi penting dalam membangun kelembagaan yang profesional dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, JDIH PERSADA bukan hanya menjadi sarana penyimpanan dan penyediaan dokumen hukum, tetapi juga instrumen untuk memperkuat transparansi dan kualitas pelayanan publik.
Melalui inovasi ini, DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan semakin memperkuat pengelolaan dokumentasi hukum, meningkatkan profesionalisme pelayanan kelembagaan, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat, dan bertanggung jawab.
Bagi Ridwan, ukuran keberhasilan JDIH PERSADA pada akhirnya bukan terletak pada kemeriahan peluncurannya, melainkan pada keberlanjutan pemanfaatannya dan sejauh mana inovasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi lembaga maupun masyarakat. (dn01)
