GORONTALO, 
– Tawaran pekerjaan bergaji tinggi ke luar negeri tidak selalu menjanjikan masa depan yang lebih baik. Jika tidak disertai dokumen dan prosedur resmi, tawaran tersebut justru berisiko menjadi modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perempuan dan anak menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus karena rentan terhadap eksploitasi.
Peringatan itu disampaikan Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Gorontalo, Sarton Dali, saat memberikan materi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Toto Utara.
Dalam pemaparannya, Sarton menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia, terutama dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perkawinan anak, penelantaran, hingga perdagangan orang.
Menurutnya, masyarakat perlu mencermati tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi, tetapi tidak disertai kejelasan perusahaan, dokumen perjalanan, izin kerja, dan prosedur penempatan tenaga kerja yang resmi.
“Jangan mudah tergiur dengan tawaran gaji tinggi jika prosesnya tidak jelas. Masyarakat harus memastikan seluruh dokumen dan prosedur keberangkatan sesuai ketentuan agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang,” pesan Sarton Dali.
Ia menjelaskan, TPPO dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Risiko semakin besar ketika calon pekerja tidak memperoleh informasi yang memadai, berangkat melalui jalur tidak resmi, atau menyerahkan dokumen pribadinya kepada pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sarton juga mengingatkan masyarakat agar memastikan tujuan keberangkatan, jenis pekerjaan, legalitas perekrut, serta kesesuaian visa dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jika menemukan indikasi perekrutan mencurigakan, warga diminta mencari informasi melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.
Sebelumnya, Sekretaris Desa Toto Utara, Misrawaty I. Dalu, yang mewakili Penjabat Kepala Desa, menyampaikan apresiasi kepada KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap penguatan kapasitas HAM tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menurutnya, pemenuhan hak dasar dan perlindungan terhadap seluruh warga merupakan landasan penting untuk membangun tata kelola desa yang inklusif dan berkeadilan. Hal itu sejalan dengan tema kegiatan, yakni “Hak Asasi Terpenuhi, Warga Dilindungi, Bersama Membangun Desa Toto Utara yang Inklusif dan Berkeadilan.”
Misrawaty berharap pengetahuan yang diperoleh warga dapat memperkuat kepedulian terhadap hak sesama, mendorong penyelesaian persoalan secara damai, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah desa dan KemenHAM.
Melalui kegiatan ini, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo mendorong masyarakat Desa Toto Utara semakin memahami hak dan kewajibannya, mengenali potensi pelanggaran HAM, serta berani mencari bantuan melalui jalur yang tepat ketika menemukan dugaan kekerasan, eksploitasi, atau perdagangan orang.
Dengan pemahaman tersebut, upaya mewujudkan Desa Sadar HAM diharapkan semakin nyata, dimulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga tata kelola pemerintahan desa yang menghormati martabat setiap manusia.
(dn / Tim Humas Wilker Gorontalo)
