GORONTALO, 
– Pembenahan tata kelola kearsipan di Provinsi Gorontalo menjadi perhatian Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Gorontalo. Keterbatasan tenaga arsiparis, dukungan anggaran yang belum memadai, hingga penerapan sistem digital menjadi sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pemangku kepentingan bidang kearsipan dan perpustakaan se-Provinsi Gorontalo, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, didampingi wakil ketua dan sejumlah anggota Komisi I lainnya.
Dalam forum tersebut, masing-masing perwakilan instansi kearsipan dan perpustakaan memaparkan kondisi penyelenggaraan kearsipan di daerah, termasuk kendala pengisian jabatan fungsional arsiparis, pemanfaatan aplikasi digital, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan hasil pembahasan menunjukkan pengelolaan kearsipan di sejumlah daerah belum berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah belum terpenuhinya kebutuhan tenaga arsiparis di setiap perangkat daerah.
“Tenaga arsiparis belum cukup di semua kabupaten dan kota, begitu juga alokasi anggaran dari APBD yang belum memadai,” ungkap Umar.
Selain persoalan sumber daya manusia dan anggaran, Komisi I juga menyoroti pentingnya keseragaman penggunaan aplikasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi SRIKANDI didorong menjadi sistem utama pengelolaan kearsipan agar penyelenggaraannya lebih terintegrasi.
Dari hasil RDPU tersebut, Komisi I menyepakati lima rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo.
Pertama, meminta Gubernur menetapkan aplikasi SRIKANDI sebagai aplikasi tunggal SPBE bidang kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Kedua, meminta pengangkatan sekurang-kurangnya satu orang arsiparis pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi.
Ketiga, meminta Gubernur merekomendasikan kepada seluruh bupati dan wali kota agar menerapkan SRIKANDI sebagai aplikasi tunggal SPBE bidang kearsipan di daerah masing-masing.
Keempat, mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengangkat minimal satu orang arsiparis pada setiap OPD.
Kelima, meminta pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran APBD yang memadai untuk mendukung program dan kegiatan kearsipan.
Umar menegaskan, rekomendasi tersebut merupakan langkah Komisi I untuk mendorong pembenahan kearsipan secara menyeluruh, baik dari sisi sistem maupun dukungan sumber daya.
“Rekomendasi ini mencakup penerapan SRIKANDI, pemenuhan tenaga arsiparis, serta penyediaan anggaran kearsipan yang memadai,” jelasnya.
Melalui rekomendasi tersebut, Komisi I berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota dapat mengambil langkah konkret dalam memperkuat tata kelola kearsipan. Dengan dukungan sistem digital, tenaga profesional, dan anggaran yang cukup, pengelolaan arsip pemerintahan di Gorontalo diharapkan semakin tertib, terintegrasi, dan akuntabel. (dn01)
