BONE BOLANGO, 
– Ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi sorotan dalam upaya pemenuhan hak sosial warga Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Sejumlah keluarga kurang mampu dan lanjut usia diduga masuk dalam kelompok desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan sesuai kondisi yang mereka alami. Menindaklanjuti persoalan tersebut, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo bersama pemerintah desa dan BPD menyiapkan pendampingan serta verifikasi faktual untuk mendorong perbaikan data.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo di Desa Toto Utara, Kamis (12/11/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut pemetaan persoalan masyarakat yang dilakukan pada 27 Oktober 2026.
Penggerak HAM Desa Sadar HAM Toto Utara, Tia Dwi Lestari Nento, menjelaskan bahwa hasil identifikasi menemukan adanya keluarga kurang mampu dan lansia yang tercatat dalam kelompok desil tinggi sehingga tidak menerima bantuan sosial sesuai harapan.
Kondisi tersebut memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa pemerintah desa menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Padahal, menurut pembahasan dalam rapat, persoalan itu perlu ditelusuri melalui mekanisme pendataan dan pemutakhiran data bersama instansi yang berwenang.
Ketua BPD Toto Utara, Usman Hasan, meminta agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia mencontohkan penyaluran bantuan beras yang menyisakan sembilan penerima dari sekitar 213 penerima sebelumnya, sehingga desa menggelar musyawarah untuk membahas penyaluran sisa bantuan berdasarkan kondisi warga.
Usman menilai verifikasi langsung di lapangan penting agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk lansia dan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan pentingnya menyiapkan data faktual sebelum melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Menurutnya, tim pendampingan harus mampu menunjukkan persoalan secara jelas, bukan hanya menyampaikan nama-nama warga tanpa bukti pendukung. Data itu selanjutnya menjadi dasar untuk mengonfirmasi dan mengusulkan perbaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango dan Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai kewenangannya.
“Yang kita perjuangkan adalah agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang menjadi sasaran,” tegas Sarton.
Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati pembentukan Tim Pendampingan Khusus Desil atau Kesejahteraan yang dipimpin Kasi Kesejahteraan Desa dengan BPD sebagai anggota. Tim ini nantinya akan menyiapkan data keluarga yang diduga belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, melakukan verifikasi faktual, serta menghimpun dokumen pendukung untuk disinkronkan dengan instansi terkait.
Upaya tersebut juga akan melibatkan pemerintah desa, kepala dusun, operator data bantuan sosial, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Sarton menegaskan, KemenHAM hadir untuk memfasilitasi dan menjembatani persoalan masyarakat agar dapat ditangani oleh pihak yang memiliki kewenangan. Pendampingan tersebut bukan jaminan bahwa setiap warga otomatis akan menerima bantuan, melainkan upaya memastikan data dan proses penanganannya dapat diperiksa secara tepat.
Melalui langkah ini, pemerintah desa dan BPD diharapkan dapat memperkuat transparansi pendataan sekaligus mengurangi potensi konflik sosial. Pemutakhiran data yang akurat menjadi penting agar perlindungan sosial dapat menjangkau warga sesuai kondisi dan kriteria yang berlaku.
(dn /Tim Humas Wilker Gorontalo)
