GORONTALO, 
— Pelayanan kesehatan tidak hanya menuntut ketepatan diagnosis dan tindakan medis, tetapi juga penghormatan terhadap hak pasien. Mulai dari menjaga kerahasiaan rekam medis hingga memberikan penjelasan tentang prosedur rujukan, setiap tahapan pelayanan perlu memperhatikan privasi, keselamatan, dan martabat pasien.
Hal tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo dalam kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur di Aula Puskesmas Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (29/10/2026).
Mengusung tema “Melayani dengan Hati, Mengabdi dengan HAM”, kegiatan ini mendorong tenaga kesehatan memahami dan menerapkan prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas, sekaligus memastikan pelayanan berlangsung secara profesional dan tidak diskriminatif.
Kepala Puskesmas Kabila, Felmi S. Kude, menjelaskan bahwa tenaga kesehatan menghadapi beragam karakter dan kebutuhan pasien. Dalam praktiknya, tidak semua proses pelayanan berjalan mudah, terutama ketika keinginan pasien berbeda dengan pertimbangan medis atau prosedur yang berlaku.
Salah satu persoalan yang kerap dihadapi adalah permintaan rujukan ke rumah sakit. Menurut Felmi, ada pasien yang menginginkan rujukan secara langsung, sementara kondisi medisnya masih dapat ditangani di puskesmas sesuai standar pelayanan.
Dalam situasi tersebut, tenaga kesehatan perlu memberikan penjelasan dan edukasi secara baik agar pasien memahami alasan serta prosedur yang harus dijalani. Permintaan pasien tidak cukup hanya ditolak tanpa penjelasan yang memadai.
“Prinsip utama, setiap pasien adalah manusia yang bermartabat, bukan sekadar nomor antrean atau diagnosis,” ujar Felmi dalam pemaparannya.
Ia menegaskan, komunikasi yang santun, empati, dan sikap tidak diskriminatif merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan berbasis HAM.
Selain komunikasi, perlindungankerahasiaan informasi medis juga menjadi perhatian. Felmi menjelaskan bahwa data rekam medis tidak boleh diberikan sembarangan kepada pihak lain. Informasi mengenai kondisi kesehatan pasien harus disampaikan melalui petugas yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan medis.
Pada tindakan medis tertentu, pasien juga perlu memperoleh penjelasan yang memadai sebelum memberikan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Felmi menambahkan, pelayanan yang adil turut diwujudkan melalui pendampingan bagi pasien yang belum memahami prosedur pendaftaran, penggunaan Mobile JKN, serta perhatian terhadap lansia dan kelompok rentan lainnya.
Menurut dia, Puskesmas Kabila tetap berupaya memberikan pelayanan kepada pasien yang datang meskipun terdapat persoalan administrasi kepesertaan. Petugas kemudian memberikan edukasi agar pasien memahami langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki status administrasinya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan penguatan pemahaman HAM penting dilakukan karena puskesmas merupakan salah satu garda terdepan pelayanan publik.
Ia berharap aparatur kesehatan dapat menjalankan tugas secara profesional sekaligus menghormati hak masyarakat yang menerima pelayanan.
Dalam sesi tanya jawab, peserta urutmembahas penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta perlindungan kerahasiaan pasien HIV. Persoalan tersebut menjadi bagian dari tantangan tenaga kesehatan dalam menyeimbangkan kebutuhan penanganan medis, perlindungan hak pasien, dan keselamatan petugas.
Sarton menekankan bahwa tenaga kesehatan perlu memahami kewajiban dalam melindungi hak setiap orang, baik pasien maupun petugas yang menjalankan pelayanan.
Menurut dia, setiap tindakan harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP), kewenangan profesional, dan kebutuhan penanganan yang proporsional, dengan tetap memperhatikan keselamatan serta martabat pasien.
Bagi Puskesmas Kabila, kegiatan penguatan kapasitas tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat praktik pelayanan yang telah berjalan.
Felmi berharap kegiatan serupa dapat berlanjut dan diperluas ke instansi lain, seperti sekolah dan kantor kecamatan, sehingga pemahaman HAM semakin luas di lingkungan pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, KemenHAM mendorong agar prinsip HAM tidak hanya dipahami sebagai ketentuan, tetapi juga diterapkan dalam praktik pelayanan sehari-hari. Pelayanan yang berkualitas bukan sekadar tentang kecepatan dan ketepatan tindakan medis, melainkan juga tentang bagaimana setiap pasien diperlakukan secara adil, dihormati haknya, dan dijaga martabatnya.
(dn/Tim Humas Wilker Gorontalo)
