GORONTALO, 
– Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo menggelar rapat pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat, di Ruang Rapat Wilayah Kerja (Wilker) KemenHAM Gorontalo, Rabu (21/10/2026).
Rapat tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Wilker KemenHAM Gorontalo. Kegiatan dipimpin langsung oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah Wilker Gorontalo, Ira Pakaya, yang mewakili Koordinator Wilker KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali.
Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas HAM sepanjang tahun 2026, sekaligus mengidentifikasi kendala dan merumuskan strategi peningkatan capaian program pada tahun mendatang.
Dalam arahannya, Ira Pakaya menyampaikan bahwa pelaksanaan penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat di wilayah kerja Gorontalo secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Meski demikian, ia menilai masih diperlukan upaya peningkatan agar capaian ke depan semakin optimal dan mampu melampaui target yang diberikan pimpinan.
“Dari target yang diberikan, capaian kita sudah terpenuhi. Namun, ke depan pelaksanaan penguatan kapasitas HAM perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama dan dukungan seluruh pihak,” ujarnya.
Ira menjelaskan, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperluas pelaksanaan kegiatan melalui pendekatan nonanggaran atau nonbudgeter. Strategi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi dan penguatan kapasitas HAM, baik kepada masyarakat umum, pelajar, pelaku usaha, komunitas, maupun ASN.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di lapangan juga perlu dirancang lebih menarik dan interaktif, terutama ketika menyasar kalangan pelajar di sekolah. Pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi, antusiasme, serta efektivitas penyampaian materi HAM.
Pembahasan rapat turut menyoroti pentingnya dukungan teknis dan administrasi dalam pelaporan capaian kegiatan. Salah satu kendala yang mengemuka adalah belum tersedianya tautan survei yang diperlukan untuk mendokumentasikan dan memvalidasi jumlah peserta kegiatan secara optimal.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kegiatan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya tercatat dalam sistem pelaporan pusat. Padahal, berdasarkan pelaksanaan di lapangan, jumlah peserta dinilai telah memenuhi, bahkan berpotensi melampaui target yang ditetapkan.
Para peserta rapat pun mendiskusikan perlunya koordinasi yang lebih intensif dengan kantor wilayah dan unit terkait di tingkat pusat, khususnya dalam pengajuan tautan survei, akses daftar hadir, serta kelengkapan administrasi pendukung lainnya.
Ketersediaan sistem pendataan yang mudah diakses dan dapat digunakan secara konsisten dinilai penting agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat terdokumentasi dengan baik, terukur, dan diakui dalam pelaporan resmi.
Selain aspek administrasi, rapat juga membahas berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2027. Di antaranya, pengembangan metode penyuluhan yang lebih interaktif, penyesuaian pendekatan dengan karakteristik sasaran, serta penyediaan dukungan kegiatan sesuai dengan ketentuan anggaran dan pertanggungjawaban yang berlaku.
Ira berharap, hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan bersama sehingga pelaksanaan penguatan kapasitas HAM pada tahun berikutnya semakin efektif, terukur, dan menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Wilker KemenHAM Gorontalo untuk memperkuat sinergi dan menjaga komitmen dalam menyukseskan program penguatan kapasitas HAM.
“Insya Allah, tahun depan kita bisa meningkatkan capaian, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh rekan-rekan agar penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan ASN dapat terlaksana dengan lebih baik,” tutupnya.
Melalui rapat evaluasi dan pelaporan ini, Wilker KemenHAM Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan penguatan kapasitas HAM, memperbaiki tata kelola pelaporan, serta memperluas jangkauan edukasi HAM sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tengah masyarakat. (dn/Tim Humas Wilker Gorontalo)
