GORONTALO, 
– Rencana PT Celebes Bone Mineral (CBM) melangkah dari tahap eksplorasi ke eksploitasi pertambangan memunculkan pertanyaan serius tentang nasib masyarakat yang berada di dalam wilayah konsesi perusahaan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, mendesak pemerintah tidak menerbitkan izin eksploitasi sebelum persoalan hak-hak warga diselesaikan secara jelas dan menyeluruh.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, kepastian mengenai tempat tinggal, hak atas tanah, hingga jaminan bagi masyarakat yang berpotensi terdampak harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah sebelum memberikan lampu hijau bagi tahapan pertambangan berikutnya.
Desakan tersebut disampaikan Limonu seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas perizinan lingkungan PT CBM di Ruang Dulohupa, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (26/10/2026).
Menurut Limonu, persoalan yang harus dituntaskan tidak hanya menyangkut dokumen lingkungan, tetapi juga keberadaan masyarakat di wilayah konsesi perusahaan.
Ia menyebut wilayah konsesi PT CBM bersinggungan dengan permukiman warga di Bonepantai dan wilayah yang disebutnya sebagai Bone Pesisir. Selain itu, terdapat kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang disebut mencapai sekitar 7.000 hektare dan di dalamnya terdapat masyarakat.
Kondisi tersebut, kata dia, harus dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian ketika perusahaan nantinya memasuki tahap eksploitasi.
“Ketika mereka direlokasi, itu direlokasi ke mana? Jaminannya apa? Mereka dikemanakan? Itu harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyelesaikan hal ini,” tegas Limonu.
Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah menjamin keberlangsungan hidup warga apabila aktivitas pertambangan nantinya mengharuskan mereka meninggalkan permukiman.
Bagi Limonu, persoalan relokasi tidak cukup diselesaikan dengan memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain. Pemerintah harus memastikan kejelasan hak masyarakat, lokasi tujuan, serta jaminan kehidupan mereka setelah relokasi.
Ia juga mengingatkan agar pengalaman dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya menjadi pelajaran, sehingga persoalan yang sama tidak kembali memicu konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.
Selain persoalan hak masyarakat, Limonu turut menyoroti dokumen lingkungan yang menjadi dasar kegiatan PT CBM.
Dalam informasi yang terungkap pada RDP, perusahaan disebut menggunakan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sementara luas wilayah konsesinya disebut mencapai sekitar 13.000 hektare.
Perbedaan skala tersebut, menurutnya, perlu dikaji secara serius untuk memastikan kesesuaian dokumen lingkungan dengan karakteristik kegiatan, dampak yang berpotensi ditimbulkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah diminta tidak terburu-buru melanjutkan proses perizinan sebelum seluruh aspek tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Apalagi, PT CBM saat ini disebut masih berada pada tahap eksplorasi dan berencana mengurus izin eksploitasi.
“Kalau ini tidak ada penyelesaian yang benar-benar menguntungkan masyarakat, maka saya berharap pemerintah tidak mengeluarkan izin eksploitasi terhadap perusahaan tersebut,” tegasnya.
Limonu menekankan, investasi semestinya membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Namun, manfaat itu harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga serta kepastian hukum.
Menurutnya, apabila kehadiran investasi justru menyisakan persoalan hak masyarakat dan berpotensi memicu konflik, pemerintah perlu mengevaluasi secara cermat seluruh aspek perizinan perusahaan.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan penyelesaian persoalan masyarakat dan kejelasan dokumen lingkungan sebelum PT CBM melangkah ke tahap eksploitasi.
Bagi Limonu, pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata apakah pertambangan dapat berjalan, melainkan bagaimana memastikan masyarakat yang berada di wilayah konsesi tidak kehilangan hak dan kepastian atas masa depan mereka. (dn01)
