ORONTALO, 
— Menjaga kerahasiaan data medis, menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam kondisi krisis, hingga menghadapi pasien yang menolak tindakan medis menjadi tantangan nyata dalam penerapan hak asasi manusia (HAM) di fasilitas kesehatan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur di Puskesmas Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (29/10/2026). Forum ini membahas bagaimana tenaga kesehatan tetap dapat memberikan penanganan yang diperlukan tanpa mengabaikan hak pasien maupun keselamatan petugas.
Kegiatan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo itu mengusung tema “Melayani dengan Hati, Mengabdi dengan HAM”.
Dalam sesi diskusi, tenaga medis Puskesmas Kabila menyampaikan sejumlah persoalan yang kerap dihadapi saat memberikan pelayanan. Di antaranya, menghadapi pasien yang menolak tindakan medis serta menangani pasien dengan gangguan jiwa yang sedang mengalami kondisi krisis.
Peserta juga mempertanyakan cara menjaga kerahasiaan pasien HIV ketika sistem rekam medis elektronik digunakan dalam pelayanan dan koordinasi penanganan pasien.
Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, mengingatkan bahwa tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan sekaligus menghormati hak asasi manusia pasien.
Ia menjelaskan, aparatur negara merupakan bagian dari pihak yang memiliki kewajiban dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
Menurut Sarton, tenaga kesehatan tidak perlu menghindari tindakan medis yang memang diperlukan hanya karena khawatir dianggap melanggar HAM. Namun, setiap tindakan harus tetap berlandaskan standar operasional prosedur (SOP), kewenangan profesional, serta pertimbangan keselamatan.
“Jangan orang karena takut dengan hak asasi manusia, takut kita dengan tiba-tiba kita tidak akan melakukan tindakan,” kata Sarton dalam sesi diskusi.
Ia menekankan bahwa pemenuhan hak pasien harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Terutama dalam menangani pasien yang mengalami kondisi krisis, ketepatan pendekatan, komunikasi, dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi hal penting.
Terkait kerahasiaan pasien HIV, Sarton mengingatkan pentingnya melindungi informasi medis agar tidak diakses atau disebarluaskan secara sembarangan. Koordinasi dengan pihak lain untuk mendukung pengobatan maupun perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara hati-hati, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Kabila, Felmi S. Kude, menjelaskan bahwa perlindungan hak pasien harus diterapkan pada seluruh tahapan pelayanan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, tindakan medis, laboratorium, farmasi, hingga rujukan.
Menurut Felmi, pasien berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatannya, pilihan penanganan, manfaat dan risiko tindakan, serta tindak lanjut yang diperlukan.
Pasien juga berhak mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi, memperoleh perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data medis, serta menyampaikan pertanyaan maupun keluhan dengan mendapatkan tanggapan yang baik.
Ia mencontohkan, ketika pasien meminta rujukan yang belum sesuai dengan kondisi medis atau prosedur yang berlaku, petugas perlu menjelaskan alasan serta pilihan penanganan dengan bahasa yang mudah dipahami.
“Pasien perlu diberi pemahaman terlebih dahulu. Pendapatnya didengarkan, kemudian dijelaskan agar pasien dapat memahami prosedur dan keputusan pelayanan,” jelas Felmi.
Dalam paparannya, Felmi turut menyoroti perlunya perlindungan terhadap kelompok rentan, penggunaan alat pelindung diri oleh petugas, pengelolaan limbah medis, serta penerapan standar kompetensi dan perizinan profesi.
Penguatan kapasitas HAM tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan bahwa perlindungan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan medis. Dengan demikian, pelayanan dapat berlangsung secara profesional, aman, adil, dan tetap menghormati martabat setiap orang. ( dn / Tim Humas Wilker Gorontalo)
