KAB. GORONTALO, 
— Viral di media sosial, dugaan pungutan liar (pungli) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Gorontalo menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Menindaklanjuti informasi tersebut, seluruh anggota Komisi I turun langsung meninjau pelayanan di kantor Samsat untuk melihat proses pelayanan sekaligus memastikan prosedur yang berlaku dijalankan sesuai ketentuan.
Dalam peninjauan itu, anggota Komisi I menyisir sejumlah titik pelayanan, mulai dari loket pembayaran pajak kendaraan, tempat pemeriksaan fisik kendaraan, pembuatan pelat nomor, hingga ruangan yang disebut-sebut dalam dugaan praktik pungli yang viral di media sosial.
Setiap tahapan pelayanan diperiksa secara detail. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan sesuai prosedur dan tidak dibebani pungutan di luar ketentuan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan dan informasi dugaan pungli yang menjadi perhatian publik.
Namun, peninjauan lapangan bukan satu-satunya langkah yang akan ditempuh DPRD. Komisi I juga menyiapkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tiga instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan Samsat.
Ketiga instansi tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo, PT Jasa Raharja, serta pihak kepolisian melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo.
Komisi I juga berencana melibatkan Ombudsman untuk mendalami persoalan tersebut, sekaligus mendorong perbaikan pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Komisi I juga akan melakukan RDPU yang direncanakan berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026.
Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap dugaan yang menjadi sorotan masyarakat dapat ditelusuri secara terbuka. Dengan demikian, persoalan tersebut diharapkan memperoleh kejelasan dan masyarakat mendapatkan kepastian dalam mengakses pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Gorontalo.
Komisi I juga mendorong agar evaluasi terhadap pelayanan dilakukan secara menyeluruh sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tetap terjaga. (dn01)
