GORONTALO, 
— Sebanyak 20 dari 31 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang terdata di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, teridentifikasi berstatus nonaktif. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo di Aula Kantor Desa Pilohayanga, Selasa (27/10/2026).
Rapat ini mempertemukan unsur KemenHAM, BPJS Kesehatan, pemerintah kecamatan, Dinas Sosial dan PMD, Puskesmas Pilohayanga, pemerintah desa, serta masyarakat untuk membahas persoalan kepesertaan jaminan kesehatan dan mencari langkah penanganan yang lebih mudah diakses warga.
Penggerak HAM Desa Pilohayanga, Syafril Mohune, mengungkapkan bahwa hasil pemetaan kebutuhan hak dasar masyarakat menemukan adanya kepesertaan BPJS PBI-JK yang nonaktif. Dari 31 data yang diterima, sekitar 20 peserta teridentifikasi tidak aktif sehingga perlu ditelusuri penyebab dan kemungkinan tindak lanjutnya.
Temuan tersebut mendorong pelaksanaan rapat mitigasi agar persoalan tidak berhenti pada pendataan, tetapi dilanjutkan dengan koordinasi bersama instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kepesertaan dan pelayanan kesehatan.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan. Melalui Program Binaan Desa Sadar HAM, KemenHAM berupaya mengidentifikasi persoalan yang dialami masyarakat secara langsung dan memfasilitasi dialog untuk mencari solusi.
Menurutnya, persoalan administrasi jaminan kesehatan perlu ditangani dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan medis.
“Yang perlu kita lihat adalah sisi kemanusiaan. Ketika masyarakat berada dalam keadaan sakit dan panik, jangan sampai proses administrasi justru menambah beban mereka. Karena itu, kita perlu mencari solusi bersama,” ujar Sarton dalam pembahasan tersebut.
Perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Abdallah A. M. Sakali, menjelaskan bahwa status kepesertaan PBI dapat berubah karena beberapa alasan, termasuk pemutakhiran data sosial ekonomi atau perpindahan segmen kepesertaan setelah seseorang bekerja pada perusahaan maupun menjadi peserta pada kategori lain.
Ia menyampaikan bahwa warga yang kepesertaannya nonaktif tetapi masih memenuhi kriteria penerima bantuan dapat mengajukan pengaktifan kembali melalui mekanisme yang berlaku. Untuk kepesertaan PBI yang bersumber dari pemerintah daerah, warga dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Sosial.
Sementara itu, pengusulan kepesertaan PBI-JK yang dibiayai pemerintah pusat dapat ditempuh melalui mekanisme pendataan dan pengusulan yang tersedia di tingkat desa.
Abdallah juga mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kanal resmi BPJS Kesehatan, termasuk aplikasi Mobile JKN atau layanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 08118165165.
Dalam diskusi, perwakilan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Gorontalo, Lasni A. Nuna, menjelaskan bahwa pengaktifan kembali kepesertaan bagi masyarakat yang membutuhkan harus mengikuti persyaratan dan skala prioritas sesuai ketentuan program.
Penanganan dapat mempertimbangkan kondisi warga, termasuk kebutuhan pelayanan rawat inap, penyakit kronis, ibu hamil dengan kondisi yang memenuhi kriteria, serta peserta program pengelolaan penyakit kronis sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjelasan tersebut menjadi bahan diskusi lebih lanjut, terutama mengenai bagaimana masyarakat yang belum sakit tetapi mendapati status kepesertaannya nonaktif dapat memperoleh informasi dan mengupayakan pemulihan status sesuai persyaratan.
Kepala Puskesmas Pilohayanga, Yulandi Koem, turut memberikan penjelasan mengenai pelayanan kesehatan tingkat pertama dan penerapan program Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Gorontalo.
Dalam pembahasan tersebut, dijelaskan bahwa warga yang memenuhi ketentuan program dapat mengakses pelayanan di Puskesmas dengan menggunakan identitas kependudukan yang dipersyaratkan. Namun, cakupan pelayanan, jumlah kunjungan, dan mekanisme rujukan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Kecamatan Telaga, Abdurahman Abdullah, mengingatkan bahwa kekhawatiran terhadap biaya dan rumitnya persyaratan administrasi dapat menyebabkan masyarakat menunda pemeriksaan kesehatan. Ia mendorong agar persoalan tersebut ditangani dengan memahami keadaan masyarakat secara langsung, bukan hanya berdasarkan asumsi.
Sementara itu, Kepala Desa Pilohayanga, Taufik Husa, menyampaikan bahwa pemerintah desa kerap berada di posisi sulit ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan, sedangkan kepesertaan BPJS mereka tidak aktif.
Pemerintah desa dapat membantu dokumen administratif sesuai kewenangannya, tetapi penentuan kelayakan dan proses pengaktifan tetap melibatkan instansi terkait.
Taufik berharap koordinasi lintas sektor dapat memperjelas alur pelayanan, menyederhanakan proses pengusulan, serta meminimalkan kebutuhan warga untuk berulang kali mendatangi berbagai kantor. Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap warga yang tinggal di desa tersebut tetapi memiliki dokumen kependudukan dari daerah lain.
Forum diskusi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk perubahan status kepesertaan setelah berhenti bekerja, mekanisme pengajuan bantuan iuran, serta persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jaminan kesehatan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sarton Dali menegaskan bahwa KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo akan membawa hasil pembahasan sebagai bahan koordinasi lanjutan dengan pimpinan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah dan instansi terkait.
Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik serta memperkuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga.
Melalui rapat mitigasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menangani persoalan kepesertaan jaminan kesehatan, meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, dan mendorong pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Bagi KemenHAM, Desa Sadar HAM bukan sekadar program pembinaan, melainkan upaya membangun lingkungan yang menghormati martabat manusia serta memastikan persoalan mendasar masyarakat ditangani melalui kolaborasi, kepedulian, dan pendekatan yang berkeadilan.
( dn / Tim Humas Wilker Gorontalo)
