JAKARTA, 
– Pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya akses terhadap layanan kesehatan, menjadi salah satu isu yang disuarakan dalam aksi penyampaian pendapat pada 10 November 2026. Aspirasi tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah agar pembangunan terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar rakyat.
Pemerintah menghormati penyampaian aspirasi masyarakat dan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah kebijakan dan program dijalankan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan dini, pemenuhan gizi, jaminan kesehatan, hingga peningkatan fasilitas medis di daerah.
1. Cek Kesehatan Gratis Jangkau Lebih dari 109 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 109.300.240 orang dari target 130.344.650 sasaran per 22 Oktober 2026.
Pelaksanaannya mencakup 10.319 Puskesmas atau sekitar 99,8 persen dari total Puskesmas terdaftar, serta telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi.
Program ini bertujuan mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini. Warga yang ditemukan memiliki risiko kesehatan dapat memperoleh tindak lanjut pemeriksaan dan pengobatan gratis di Puskesmas.
2. MBG Menyasar Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
Pemerintah juga memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Hingga pertengahan Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 663 ribu ibu hamil, 1,7 juta ibu menyusui, serta 4,9 juta balita.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Subang pada 2 November 2026, Menko PMK Sugiono menegaskan bahwa upaya menurunkan angka stunting tidak cukup hanya melalui pemenuhan gizi. Perbaikan kualitas hidup keluarga, termasuk kondisi tempat tinggal, sanitasi, dan akses air bersih, juga menjadi bagian penting dari intervensi pemerintah.
3. Pemerintah Tanggung Iuran JKN bagi 96,7 Juta Peserta
Untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan, pemerintah membayarkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Per 31 Agustus 2026, pemerintah telah mengalokasikan pembayaran iuran sebesar Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta.
Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan negara agar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan melalui program JKN.
4. Tingkatkan 66 Rumah Sakit di Daerah Tertinggal
Pemerintah menjalankan peningkatan fasilitas terhadap 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal secara bertahap.
Program tersebut dibagi dalam tiga tahap, yakni 22 RSUD pada 2025, 20 RSUD pada 2026, dan 24 RSUD pada 2027. Dari tahap pertama, sebanyak 21 rumah sakit dilaporkan telah rampung 100 persen dan beroperasi penuh.
Sejumlah rumah sakit, termasuk di Kepulauan Anambas, Kabupaten Buru, Bengkulu Tengah, hingga Keerom di Papua, diperkuat dengan peralatan medis seperti mammografi, CT scan, serta catheterization laboratory (cath lab) untuk mendukung penanganan penyakit jantung dan stroke.
5. Renovasi 10.000 Puskesmas Mulai 2027
Penguatan layanan kesehatan dasar juga menjadi perhatian pemerintah melalui rencana renovasi sekitar 10.000 Puskesmas mulai 2027.
Setiap Puskesmas direncanakan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar. Program ini memberikan perhatian lebih besar kepada fasilitas kesehatan di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal.
Presiden Prabowo menargetkan renovasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada 2030. Puskesmas diharapkan menjadi fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang semakin mudah dijangkau masyarakat.
6. Perkuat Penanganan Tuberkulosis
Pemerintah juga mencatat perkembangan dalam upaya penanganan tuberkulosis (TBC) di Indonesia.
Estimasi jumlah kasus TBC dilaporkan turun dari 1.092.000 kasus pada 2024 menjadi sekitar 1.080.000 kasus pada 2026. Penurunan ini menjadi perkembangan penting dalam pengendalian penyakit tersebut.
Selain memperkuat deteksi dan pengobatan, pemerintah juga mendorong penyederhanaan durasi terapi bagi pasien yang memenuhi kriteria medis, dari pengobatan yang sebelumnya dapat berlangsung lebih dari satu tahun menjadi enam bulan, bahkan empat bulan untuk regimen tertentu.
7. Perkuat Layanan Medis di Wilayah Terdampak Karhutla
Dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah turut memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Per 18 Oktober 2026, Kementerian Kesehatan menyiapkan tambahan 500 ribu masker untuk setiap provinsi terdampak, disertai dukungan oxygen concentrator dan obat-obatan.
Puskesmas di wilayah terdampak juga diminta membuka layanan rumah oksigen serta memastikan ketersediaan obat, terutama untuk menangani infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare.
Pelayanan kesehatan diperluas melalui kunjungan Posyandu langsung ke rumah warga, khususnya untuk melayani anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Tim Pusat Krisis Kesehatan juga kembali diterjunkan untuk mendukung penanganan di lapangan.
Berbagai program tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan, baik melalui pencegahan penyakit, perlindungan pembiayaan, peningkatan fasilitas rumah sakit, maupun pemerataan layanan hingga ke wilayah terpencil.
Namun, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat dan pembangunan fasilitas. Pelaksanaan di lapangan, ketepatan sasaran, ketersediaan tenaga medis, serta kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan juga menjadi bagian penting yang perlu terus dikawal.
Pemenuhan hak kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, keberlanjutan program dan pengawasan bersama diperlukan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan rakyat. (dn01)
