JAKARTA, 
– Pemenuhan hak dasar pendidikan menjadi salah satu dari lima tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam aksi penyampaian pendapat pada 10 November 2026. Aspirasi tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah menghormati penyampaian aspirasi tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan dan program pendidikan terus disiapkan dan dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari perluasan bantuan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan sumber daya manusia unggul, hingga pembangunan infrastruktur sekolah.
Upaya tersebut diarahkan agar keterbatasan ekonomi maupun kondisi geografis tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan.
1. Siapkan Skema Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi
Pemerintah menyiapkan skema pembebasan biaya pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) segera dipersiapkan dan dilaksanakan secara bertahap.
Kebijakan ini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani persoalan biaya.
2. Perluas Penerima Program Indonesia Pintar hingga TK
Pemerintah juga memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menyasar anak-anak sejak jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK).
Perluasan ini menjadi langkah untuk memperkuat dukungan pendidikan sejak usia dini, sekaligus membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Dengan cakupan penerima yang semakin luas, bantuan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga yang membutuhkan.
3. Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer dan Non-ASN
Perhatian terhadap tenaga pendidik diwujudkan melalui peningkatan tunjangan dan insentif bagi guru non-ASN.
Pada 2026, tunjangan guru non-ASN disesuaikan hingga Rp2 juta per bulan. Sementara itu, insentif guru honorer meningkat menjadi Rp400 ribu per bulan.
Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru untuk memperpendek proses birokrasi dan memastikan hak penerima dapat diterima secara lebih mudah.
Kebijakan ini diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan serta motivasi guru dalam menjalankan tugas mendidik generasi bangsa.
4. Tata Status PPPK Paruh Waktu bagi Guru
Pemerintah juga melakukan penataan tenaga pendidik, termasuk guru non-ASN yang telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Melalui mekanisme penataan dan pengangkatan sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran, pemerintah membuka ruang peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian status kepegawaian dan memperbaiki tata kelola tenaga pendidik.
5. Tambah Kuota Beasiswa LPDP untuk SDM Unggul
Pengembangan sumber daya manusia berkualitas juga diperkuat melalui penambahan kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pada 2026, pemerintah menyiapkan 5.750 kuota beasiswa baru yang diarahkan untuk sejumlah bidang prioritas, antara lain sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), program Garuda, serta pendidikan dokter spesialis.
Penambahan kuota ini diharapkan membuka kesempatan bagi lebih banyak putra-putri Indonesia untuk menempuh pendidikan lanjutan dan meningkatkan kompetensi di bidang strategis.
6. Percepat Digitalisasi dan Revitalisasi Sekolah
Pemerintah juga memperkuat kualitas pembelajaran melalui digitalisasi pendidikan dan perbaikan infrastruktur sekolah.
Dalam program digitalisasi, pemerintah menargetkan penyaluran 330.000 unit smart TV atau layar pintar ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Perangkat tersebut diharapkan mendukung proses belajar mengajar dengan memanfaatkan materi pembelajaran digital.
Di sisi lain, program revitalisasi sekolah diarahkan untuk memperbaiki bangunan dan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Pemerintah menargetkan penanganan hingga 70 ribu sekolah agar kegiatan belajar mengajar berlangsung di lingkungan yang lebih layak dan aman.
7. Buka Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
Persoalan akses geografis juga menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
Salah satu upaya yang dilakukan melalui pembangunan Jembatan Merah Putih untuk mempermudah mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak yang harus menempuh perjalanan menuju sekolah dengan melewati sungai atau jalur yang sulit.
Program ini diharapkan mengurangi hambatan perjalanan sekaligus membuka akses yang lebih aman bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.
8. Kembangkan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat
Pemerintah mengembangkan dua program pendidikan dengan sasaran dan pendekatan berbeda, yakni Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.
Sekolah Garuda diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan unggulan yang berfokus pada pengembangan kemampuan sains dan teknologi. Program ini dipersiapkan untuk mencetak generasi berprestasi dan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global.
Sementara itu, Sekolah Rakyat hadir dengan konsep pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hingga 2026, pemerintah menargetkan kehadiran 265 Sekolah Rakyat di 131 daerah. Program ini diharapkan memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses.
Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat pemenuhan hak pendidikan masyarakat melalui perluasan bantuan, peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan beasiswa, digitalisasi pembelajaran, serta pembangunan fasilitas pendidikan.
Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan jumlah fasilitas yang dibangun. Ketepatan sasaran, pemerataan akses, kualitas tenaga pendidik, serta keberlanjutan pelaksanaan di daerah juga menjadi hal penting yang perlu terus diperhatikan.
Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus fondasi bagi kemajuan bangsa. Karena itu, seluruh program pemerintah perlu dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, dari perkotaan hingga pelosok negeri. (dn01)
