BONE BOLANGO, 
– Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Loly Yunus, berkomitmen mengawal berbagai kebutuhan masyarakat Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Mulai dari perhatian terhadap penyandang disabilitas, dukungan usaha, persoalan data penerima bantuan sosial, bantuan untuk majelis taklim hingga perbaikan infrastruktur. Rabu, (11/11).
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027. Kegiatan di Desa Iloheluma menjadi titik terakhir agenda reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Bone Bolango. Kegiatan itu turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi NasDem, unsur Pemerintah Desa serta Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Memasuki sesi dialog, Ketua organisasi penyandang disabilitas Provinsi Gorontalo, Muhajir, mengatakan perhatian terhadap penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan, terutama terkait kesempatan kerja dan layanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah dapat mendukung pembangunan rumah mahyani yang nantinya difungsikan sebagai sekretariat organisasi penyandang disabilitas.
Menanggapi hal tersebut, Loly menyatakan akan membawa kebutuhan penyandang disabilitas ke DPRD untuk dikoordinasikan dengan anggota dewan yang membidangi. Meski dirinya bertugas di Komisi II, sementara urusan disabilitas berada dalam lingkup Komisi IV, ia memastikan persoalan itu tetap mendapat perhatian.
“Persoalan ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Walaupun saya berada di Komisi II, kebutuhan penyandang disabilitas akan saya komunikasikan dengan teman-teman di Komisi IV agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” kata Loly.
Selain itu, Loly membuka ruang bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pengembangan usaha melalui program UMKM, IKM, maupun UEP. Warga juga diminta menyampaikan ketidaksesuaian data kesejahteraan melalui pemerintah desa agar dapat diverifikasi dan diperbaiki.
“Kalau ada masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, silakan melapor melalui pemerintah desa. Data tersebut perlu diverifikasi agar penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, warga mengusulkan perbaikan saluran drainase untuk mengatasi banjir, pembangunan rabat beton, serta perbaikan jalan. Loly mengatakan, persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil II lainnya yang bertugas di Komisi III.
“Semua usulan masyarakat akan menjadi catatan kami. Saya akan berkoordinasi dengan anggota DPRD lainnya agar kebutuhan ini dapat dikawal melalui mekanisme yang ada,” katanya.
Loly menjelaskan, hasil reses akan dirangkum sebagai bahan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Harapan kami, apa yang disampaikan masyarakat tidak berhenti pada saat reses. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan warga dapat menjadi perhatian dalam program pembangunan daerah,” Tutup Loly.
Kegiatan reses tersebut juga dihadiri perwakilan penyandang disabilitas. Kehadiran mereka merupakan bagian dari pelaksanaan edaran Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang mengatur keterlibatan penyandang disabilitas sebesar 2,5 persen dalam setiap kegiatan reses. Ketentuan ini bertujuan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya secara langsung kepada anggota DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi penyandang disabilitas telah disampaikan dan ditampung oleh Loly Yunus. Selanjutnya, berbagai usulan itu akan dibawa ke DPRD untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
(dn01)
