GORONTALO, 
— Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menguliti sejumlah usulan anggaran mitra kerja dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Sejumlah pos belanja dan nomenklatur kegiatan menjadi perhatian dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi I, Rabu (30/09).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, dan diikuti anggota Komisi I bersama sejumlah mitra kerja, di antaranya Sekretariat DPRD, Biro Hukum, Biro Umum, serta Badan Penghubung.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran dalam RAPBD 2027 tetap mengacu pada KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati.
“Pada prinsipnya kami menyesuaikan apakah alokasi anggaran yang dituangkan dalam RAPBD sudah sesuai dengan KUA-PPAS sebelumnya yang sudah kami sepakati,” kata Umar.
Menurut Umar, secara umum alokasi anggaran yang dibahas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, masih ada sejumlah hal yang perlu disesuaikan, terutama terkait besaran anggaran dan nomenklatur kegiatan.
Untuk Sekretariat DPRD, misalnya, Komisi I masih menemukan beberapa nomenklatur kegiatan yang perlu dibahas lebih lanjut sebelum disepakati.
Sementara itu, pembahasan dengan Badan Penghubung memunculkan usulan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP bagi pegawai yang bertugas di Jakarta.
Umar menjelaskan, usulan tersebut disampaikan oleh mitra kerja dengan mempertimbangkan lokasi tugas dan tingginya biaya hidup di Jakarta.
“Mereka menginginkan sebagian anggota Komisi I agar diberikan tambahan penghasilan atau TPP berdasarkan lokasi kerja, di mana mereka tidak bisa disamakan dengan TPP PNS provinsi pada umumnya,” jelas Umar.
Menurutnya, mitra kerja menilai pegawai yang ditempatkan di Jakarta memiliki kondisi yang berbeda dengan pegawai yang bekerja di daerah. Karena itu, faktor lokasi dan biaya hidup di ibu kota menjadi pertimbangan dalam usulan pemberian TPP tersebut.
Selain membahas Badan Penghubung, Komisi I juga mengevaluasi sejumlah anggaran pada Biro Umum.
Umar mengapresiasi langkah Biro Umum yang telah menyesuaikan sejumlah anggaran berdasarkan rekomendasi Komisi I sebelumnya.
Salah satunya terlihat pada anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengalami penurunan cukup signifikan.
“Pengadaan pakaian dinas Pemprov sudah mengalami pengurangan dari Rp393 juta sebelumnya pada APBD sebelumnya, sekarang tinggal tersisa hanya Rp100 juta,” ungkap Umar.
Tak hanya itu, Komisi I juga meminta agar belanja makan dan minum tamu yang sebelumnya berada di atas Rp1 miliar kembali dievaluasi dan dipangkas sesuai kebutuhan.
“Kami juga meminta pemangkasan terhadap belanja makan minum tamu yang sebelumnya di atas Rp1 miliar. Kami minta untuk dilakukan pemangkasan agar disesuaikan,” pungkasnya.
Dengan demikian, pembahasan Komisi I tidak hanya menyangkut kesesuaian anggaran dengan KUA-PPAS, tetapi juga menguji kembali besaran belanja dan nomenklatur setiap kegiatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan RAPBD 2027.
(dn01)
