GORONTALO, 
— Penolakan elemen masyarakat terhadap aktivitas pertambangan PT Celebes Bone Mineral (CBM) di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, belum menemukan titik terang. Setelah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo masih menelusuri kejelasan perizinan perusahaan, termasuk kepastian lokasi kegiatan eksplorasi terhadap kawasan hutan.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Balai Perhutanan Sosial di Manado, Sulawesi Utara. Rombongan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, bersama Ketua Komisi I Fadli Poha, anggota Komisi I lainnya, serta pendamping komisi.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femy Kristina Udoki, menjelaskan bahwa dalam sejumlah RDP sebelumnya, pihaknya belum berhasil memperoleh kejelasan mengenai ada atau tidaknya izin lingkungan yang dimiliki perusahaan.
Penelusuran yang melibatkan instansi terkait, mulai dari dinas lingkungan hidup, kehutanan hingga pelayanan perizinan di tingkat kabupaten dan provinsi, belum memberikan kepastian yang dibutuhkan DPRD.
Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak kehutanan di Gorontalo, dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atas nama PT CBM belum ditemukan. Dokumen yang tercatat justru atas nama PT Gorontalo Mineral. Namun, persoalan utama yang masih harus dipastikan ialah apakah lokasi aktivitas PT CBM masuk dalam kawasan hutan atau tidak.
Femy menegaskan, DPRD tidak menolak investasi. Namun, kegiatan investasi harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat.
Penolakan terhadap aktivitas perusahaan ini disebut telah berlangsung sejak 2011. Perusahaan juga disebut dua kali mengalami penghentian sementara atau suspend terkait persoalan perizinan.
Polemik tersebut semakin menjadi perhatian setelah banjir bandang terjadi pada 2024. Masyarakat menduga kejadian itu berkaitan dengan aktivitas perusahaan di wilayah bagian atas. Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut.
Dalam penolakan tersebut, sekitar 900 masyarakat disebut telah menandatangani pernyataan penolakan terhadap aktivitas perusahaan.
Meski demikian, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo tidak serta-merta mengeluarkan rekomendasi. DPRD terlebih dahulu ingin memeriksa dan menelusuri dokumen perusahaan, termasuk memastikan apakah persyaratan yang dimiliki telah sesuai untuk memperoleh izin eksplorasi.
Koordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial di Manado dilakukan untuk memperoleh kepastian status lokasi yang dipersoalkan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak balai menyampaikan akan melakukan pengecekan berdasarkan titik koordinat yang diserahkan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan posisi lokasi kegiatan perusahaan terhadap kawasan hutan dan wilayah perhutanan sosial.
Persoalan pertambangan ini juga berkaitan dengan dua ranah kewenangan berbeda. Perizinan usaha pertambangan atau IUP berkaitan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedangkan status kawasan hutan dan perizinan yang terkait dengannya menjadi ranah kewenangan sektor kehutanan. Perbedaan aspek kewenangan ini menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Berdasarkan pemaparan dalam pertemuan, di Kabupaten Bone Bolango tercatat 14 izin perhutanan sosial. Sementara itu, untuk lokasi aktivitas yang disebut berada di Desa Pelita Hijau, hasil penelusuran awal berdasarkan data hingga September 2026 menunjukkan dokumen PPKH atas nama PT CBM belum ditemukan. Dokumen yang tercatat atas nama PT Gorontalo Mineral, sedangkan kepastian status lokasi kegiatan PT CBM masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Untuk memastikan status dan posisi lokasi secara akurat, pihak Balai Perhutanan Sosial Manado meminta data titik koordinat serta foto lokasi yang lebih jelas.
DPRD Provinsi Gorontalo berupaya mencari titik terang atas polemik ini melalui penelusuran dokumen dan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan perizinan dan status kawasan dapat terungkap secara jelas, sekaligus menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas segalanya. ( dn01)
