BONE BOLANGO, 
– Niat mengembangkan usaha jangan sampai berujung pada tumpukan utang. Ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong menjadi perhatian serius di tengah masih rendahnya literasi keuangan masyarakat Gorontalo yang berpotensi membuat warga salah mengambil keputusan finansial hingga merugikan ekonomi keluarga.
Anggota Komisi XI DPR RI, Rusli Habibie, mengingatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar lebih cermat dalam mengelola keuangan dan tidak mudah tergiur tawaran pinjaman maupun investasi yang menjanjikan keuntungan instan.
Peringatan tersebut disampaikan dalam kegiatan edukasi keuangan yang menghadirkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo), Robert P. Sianipar, di Rumah Makan Meranti, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan sekaligus mencegah risiko penipuan berkedok investasi, pinjaman online ilegal, dan perjudian daring.
Rusli menekankan bahwa pinjaman seharusnya digunakan untuk kebutuhan produktif, terutama modal dagang dan pengembangan usaha, bukan untuk memenuhi keinginan konsumtif.
Menurutnya, pelaku UMKM perlu mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum mengambil pinjaman. Jangan sampai dana yang seharusnya membantu usaha justru menjadi beban karena digunakan untuk kebutuhan yang tidak menghasilkan nilai ekonomi.
“Pinjaman uang harus betul-betul untuk kebutuhan dagang, jangan untuk kebutuhan konsumtif,” tegas Rusli.
Ia berharap edukasi yang diberikan OJK dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keuangan, sehingga pelaku UMKM mampu mengembangkan usaha secara sehat tanpa terbebani pinjaman ilegal maupun terjebak investasi bodong.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Sulutgo, Robert P. Sianipar, mengungkapkan adanya kesenjangan antara penggunaan layanan keuangan dan pemahaman masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan hasil survei OJK tahun 2026, tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan di Gorontalo mencapai 95,52 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional sebesar 93,61 persen.
Namun, tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan baru mencapai 65,29 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 69,57 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya penggunaan layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti pemahaman mengenai manfaat, ketentuan, dan risiko produk yang digunakan.
“Sudah banyak masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami apa manfaatnya dan apa risikonya,” ujar Robert.
Menurutnya, rendahnya literasi keuangan dapat membuat masyarakat lebih rentan mengambil keputusan yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Risiko tersebut semakin besar di tengah perkembangan teknologi digital yang memudahkan berbagai penawaran keuangan menjangkau masyarakat melalui media sosial, pesan singkat, dan aplikasi digital.
Masyarakat yang kurang memahami karakteristik layanan keuangan berpotensi tergiur janji keuntungan besar tanpa memeriksa legalitas penyedia layanan. Begitu pula dengan pinjaman online yang menawarkan pencairan cepat, tetapi dapat menimbulkan persoalan apabila masyarakat tidak memahami ketentuan dan risiko yang menyertainya.
Dampaknya tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga dapat mengganggu kebutuhan rumah tangga, menguras tabungan, hingga menghambat perputaran modal usaha.
Robert berharap edukasi tersebut membuat peserta lebih mampu mengenali ciri-ciri investasi ilegal dan berhati-hati sebelum mengambil keputusan keuangan.
OJK juga mengimbau masyarakat menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memutuskan berinvestasi.
Legal berarti memastikan penyedia jasa keuangan memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara logis berarti menilai kewajaran keuntungan yang ditawarkan dan tidak mudah percaya pada janji imbal hasil besar dalam waktu singkat.
Masyarakat juga diminta mewaspadai berbagai modus penipuan melalui media sosial, pesan singkat, dan aplikasi digital, terutama penawaran yang mendesak calon korban segera mentransfer uang atau menyerahkan data pribadi.
Edukasi keuangan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Ghalieb Lahidjun, serta sejumlah pejabat lainnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bahan pokok dari OJK kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang hadir.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya semakin aktif menggunakan layanan keuangan, tetapi juga mampu memahami risikonya. Bagi pelaku UMKM, kecakapan mengelola pinjaman dan membedakan layanan legal dari ilegal menjadi penting agar upaya membangun usaha tidak berakhir dengan kerugian dan beban utang. (dn02)
