GORONTALO, 
— Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, Akristianto Ahmad, menegaskan bahwa kehadiran aplikasi JDIH PERSADA bukan sekadar inovasi digital hasil aksi perubahan Diklat Kepemimpinan Administrator, melainkan bagian dari kewajiban kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum.
Sebagai salah satu anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo berkewajiban menghadirkan sarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses secara luas.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.
Akristianto menjelaskan, meskipun kebijakan pengembangan dokumentasi hukum telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun sebelumnya, implementasinya melalui aplikasi yang dikembangkan secara khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo baru dapat diwujudkan pada 2026.
Menurutnya, JDIH PERSADA diharapkan mampu memperkuat peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fasilitasi persidangan, perundang-undangan, hingga berbagai agenda kelembagaan DPRD.
“Dengan adanya aplikasi ini, kami berharap dapat meningkatkan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung proses fasilitasi persidangan, perundang-undangan, dan seluruh agenda DPRD. Produk-produk hukum yang dihasilkan bisa diakses langsung oleh masyarakat,” jelas Akristianto.
Melalui aplikasi tersebut, berbagai produk hukum dan dokumen persidangan dapat dikelola secara digital. Selain memudahkan kebutuhan administrasi internal, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai produk hukum yang dihasilkan DPRD.
Dengan demikian, JDIH PERSADA diharapkan menjadi salah satu aset digital yang mendukung keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Meski telah diluncurkan, Akristianto mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi digital tidak hanya diukur dari proses pembangunan dan peluncurannya. Keberlanjutan sistem juga harus menjadi perhatian organisasi.
Menurutnya, JDIH PERSADA membutuhkan pemeliharaan atau maintenance secara berkala agar sistem tetap berjalan optimal, terhindar dari gangguan teknis, serta dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan.
Karena itu, ia berharap dukungan anggaran pemeliharaan dapat dialokasikan setiap tahun sehingga keberlangsungan aplikasi tetap terjamin.
Akristianto menilai, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting agar aplikasi yang telah dibangun tidak berhenti pada tahap peluncuran, tetapi benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Selain menunjang pelayanan dokumentasi hukum, keberadaan aplikasi JDIH juga berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Ketersediaan serta keberfungsian sistem menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan indikator penilaian tersebut.
Ia berharap, dengan hadirnya JDIH PERSADA dan dukungan pemeliharaan yang berkesinambungan, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dapat meningkatkan capaian penilaian JDIH pada 2027.
Akristianto juga berharap inovasi tersebut tidak berhenti sebagai hasil aksi perubahan dalam Diklat Kepemimpinan Administrator, melainkan menjadi aset digital yang melekat dalam sistem kerja organisasi.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, turut memberikan apresiasi kepada Akristianto Ahmad bersama seluruh tim yang telah menggagas dan mewujudkan inovasi JDIH PERSADA melalui aksi perubahan dalam Diklat Kepemimpinan Administrator.
Ridwan berharap, lahirnya inovasi tersebut dapat menjadi contoh bahwa perubahan birokrasi bisa dimulai dari keberanian aparatur dalam membaca kebutuhan organisasi, mengidentifikasi persoalan, membangun kolaborasi, hingga menghadirkan solusi konkret.
“Saya berharap inovasi JDIH PERSADA ini menjadi bukti bahwa seorang aparatur tidak hanya dituntut menjalankan rutinitas pekerjaan, tetapi juga harus mampu membaca kebutuhan organisasi, mengidentifikasi persoalan, dan menghadirkan solusi. Apa yang hari ini dilahirkan hendaknya tidak menjadi kebanggaan pribadi semata, tetapi menjadi aset dan kebanggaan kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo,” tegasnya.
