GORONTALO, 
— Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama sejumlah instansi mitra kerja dalam rangka pembahasan APBD tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I menyoroti alokasi anggaran untuk Inspektorat yang dinilai masih belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan pihaknya akan merekomendasikan penambahan anggaran bagi Inspektorat.
Menurutnya, penguatan anggaran diperlukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan secara preventif.
“Pengawasan ini penting secara preventif, jangan sampai kemudian pada prosesnya terjadi kebijakan-kebijakan yang melanggar undang-undang terkait penggunaan keuangan daerah,” ujar Umar.
Selain Inspektorat, Komisi I juga menyoroti persoalan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang hingga kini masih banyak belum bersertifikat.
Umar menyebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah tanah-tanah pemerintah yang berada di sekitar jalur jalan tol. Komisi I mendorong agar aset-aset tersebut segera dilegalisasi melalui proses sertifikasi. Namun, kata Umar, anggaran untuk kebutuhan tersebut belum tersedia dalam rancangan APBD yang diajukan gubernur.
Komisi I juga masih berupaya mendorong penambahan anggaran dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia.
Umar mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Komisi I, proyeksi Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang diajukan pemerintah masih memungkinkan untuk ditingkatkan sekitar Rp30 hingga Rp40 miliar.
“Dari sektor itu saja kita bisa menambah kegiatan atau menambah anggaran pada program kegiatan yang ada dengan sejumlah anggaran,” katanya.
Komisi I, lanjut Umar, akan berupaya menambah anggaran pada sejumlah program dan kegiatan yang dinilai penting dan signifikan di perangkat daerah mitra kerja Komisi I.
(dn01)
