BONE BOLANGO, 
– Ketidakakuratan data kemiskinan yang berpengaruh terhadap penentuan penerima bantuan sosial menjadi salah satu persoalan yang mencuat dalam reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Kristina M. Udoki, di Kecamatan Bone Raya, Kamis (5/11/2026).
Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait pemeringkatan Desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Persoalan ini menjadi perhatian karena posisi Desil turut menentukan prioritas masyarakat dalam memperoleh berbagai program bantuan pemerintah.
Dalam pertemuan bersama konstituennya, perempuan yang dikenal sebagai Srikandi Bone Pesisir ini turut memberikan penjelasan mengenai keterkaitan data Desil dengan penentuan penerima berbagai program bantuan pemerintah.
Menurut Femmy, pemeringkatan Desil kemiskinan kini menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial. Karena itu, ketepatan informasi yang tercatat dalam sistem pendataan menjadi hal mendasar agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi kesejahteraannya.
Ia juga menjelaskan bahwa bantuan pangan yang disalurkan melalui Pokok Pikiran (Pokir) miliknya di Kecamatan Bone Raya merupakan salah satu bentuk intervensi untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Terlebih, kenaikan harga pangan, musim kemarau, dan kondisi gagal panen turut menambah beban warga.
“Jadi, bantuan yang diserahkan tergantung juga pada prioritas, khususnya pemeringkatan Desil. Bantuan pangan kemarin kita alihkan untuk stabilisasi pasokan pangan agar bisa langsung dirasakan warga di tengah musim kemarau dan gagal panen,” ujar Femmy di hadapan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan akurasi data tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pendataan, tetapi juga kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi. Mansur, yang turut memberikan penjelasan dalam pertemuan tersebut, mencontohkan adanya perbedaan keterangan pendapatan ketika warga didata untuk kepentingan bantuan dan ketika mengajukan pinjaman ke pihak perbankan.
“Sehubungan data Desil, jika tim turun, ketika ditanya pendapatan dari ibu berapa, pendapatan dari bapak berapa, dijawab masyarakat Rp500 ribu per bulan karena mengira itu untuk syarat bantuan. Tetapi, ketika tim bank turun ketika masyarakat meminjam, tidak mungkin bapak ibu jawab Rp500 ribu? Ini juga yang menjadi salah satu penyebab data Desil,” tutur Mansur.
Ia juga menguraikan bahwa proses pendataan kesejahteraan saat ini telah mempertimbangkan sejumlah komponen, termasuk kepemilikan kendaraan bermotor, lahan, serta status pekerjaan anggota keluarga yang berada di luar daerah. Informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan dan perubahan peringkat masyarakat dalam basis data nasional, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.
Melalui penjelasan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami mekanisme pemeringkatan Desil, tetapi juga berperan aktif memastikan informasi yang diberikan saat pendataan sesuai keadaan sebenarnya. Warga yang menemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil kehidupannya juga diharapkan mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang berlaku.
Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar penentuan penerima bantuan sosial tidak semata-mata mengacu pada catatan administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. (dn01/rls)
