POHUWATO, 
— Harapan baru bagi masyarakat penambang di Gorontalo mulai terbuka. Untuk pertama kalinya, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) resmi memasuki tahap produksi, ditandai dengan launching perdana IPR Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.
Kehadiran IPR perdana ini menjadi momentum penting dalam upaya mendorong pertambangan rakyat yang selama ini menghadapi persoalan legalitas, agar dapat dikelola secara resmi, tertib, ramah lingkungan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Boalemo-Pohuwato, Limonu Hippy, menyambut positif langkah tersebut. Ia berharap IPR Dengilo tidak berhenti sebagai izin pertama, tetapi dapat menjadi contoh bagi lahirnya IPR lainnya di berbagai wilayah Gorontalo.
“Hari ini adalah launching pertama izin pertambangan rakyat di Provinsi Gorontalo. Ini merupakan IPR perdana dan kita berharap ke depan akan menyusul IPR lainnya,” ujar Limonu.
Menurutnya, keberadaan IPR bukan hanya menyangkut legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola pertambangan yang memperhatikan aspek lingkungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Limonu menegaskan, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo dapat menjadi pilot project pengelolaan pertambangan rakyat yang legal, tertib dan ramah lingkungan.
“Kami dari DPRD, khususnya Komisi II, sangat berharap pengelolaannya benar-benar ramah lingkungan dan berharap pula bahwa Koperasi Cahaya Sinergi Dengilo ini menjadi pilot project, bukan hanya untuk Pohuwato, tetapi juga untuk IPR-IPR yang nantinya terbit di Provinsi Gorontalo,” tegasnya.
Limonu bilang, DPRD Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerintah agar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM dapat segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, masih terdapat WPR yang belum dilakukan deliniasi lokasi, penyusunan dokumen pengelolaan WPR, serta dokumen jaminan reklamasi dan pascatambang.
Karena itu, diperlukan upaya yang lebih intens dan terintegrasi dalam memenuhi seluruh ketentuan dan tahapan yang diperlukan, sehingga masyarakat penambang di Provinsi Gorontalo dapat segera mengurus IPR.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana semua tambang rakyat ini memiliki legalitas. Kita berupaya agar tidak ada lagi masyarakat yang menambang kemudian disebut sebagai penambang emas tanpa izin atau PETI. Kita ingin mereka mendapatkan legalitas sehingga aktivitas pertambangan bisa dilakukan secara tertib,” jelasnya.
Namun, Limonu mengingatkan bahwa legalitas saja tidak cukup. Pengelolaan lingkungan harus menjadi perhatian utama agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan maupun dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.
“Jangan hanya mengejar hasil. Pengendalian lingkungan juga sangat penting untuk diutamakan. Jangan sampai kegiatan pertambangan ini justru merusak lingkungan hingga berdampak dan merugikan masyarakat lainnya,” katanya.
Selain aspek lingkungan, ia juga berharap aktivitas pertambangan rakyat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, aktivitas pertambangan rakyat harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, terutama mereka yang menjadi anggota koperasi.
Limonu menekankan, masyarakat tidak boleh hanya sekadar menjadi pelengkap administrasi dalam aktivitas pertambangan dan koperasi. Mereka harus benar-benar menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral tersebut.
“Kita berharap semua izin pertambangan rakyat yang nantinya diterbitkan oleh pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat lokal. Masyarakat tidak boleh hanya sekadar pelengkap administrasi dari koperasi dan pengurusan IPR, tetapi benar-benar dapat menikmati langsung hasil pertambangan rakyat itu sendiri,” tegasnya.
Limonu menambahkan, ke depan masih terdapat sejumlah wilayah yang diharapkan dapat memperoleh IPR, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pertambangan.
Terkait penggunaan alat dalam aktivitas pertambangan rakyat, Limonu mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, ia menilai aspek pengendalian lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian khusus, termasuk ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrem atau musim penghujan.
Menurutnya, langkah-langkah pengendalian lingkungan harus disiapkan sejak awal agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Dengan mulai berproduksinya IPR perdana di Dengilo, Limonu berharap langkah tersebut menjadi awal bagi penataan pertambangan rakyat di Gorontalo. Legalitas, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia berharap keberadaan IPR ke depan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para penambang, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (dn01/rls)
