GORONTALO, 
— Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan dugaan pungutan liar (pungli) di Samsat Kabupaten Gorontalo harus diikuti pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengawasan internal.
Menurut Umar, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui permohonan maaf dan mutasi sejumlah personel. DPRD juga mendorong penegakan hukum serta perubahan tata kelola pelayanan agar lebih transparan dan mudah diawasi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam rekomendasinya, DPRD meminta Kapolda Gorontalo melakukan upaya pro-justitia terkait dugaan pungli di Samsat Kabupaten Gorontalo.
DPRD juga meminta Inspektorat Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan menyampaikan hasilnya kepada DPRD. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo turut diminta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan terkait permasalahan tersebut.
“Permasalahan ini bukan hanya diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga perlu ada pembenahan manajemen secara internal,” ujar Umar dalam keterangannya.
Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian DPRD adalah larangan melaksanakan pelayanan di ruang tertutup. Seluruh proses pelayanan diwajibkan berlangsung melalui loket terbuka yang dapat dipantau masyarakat.
DPRD juga merekomendasikan pemasangan spanduk “Kawasan Bebas Pungli” di luar gedung dan sejumlah ruang strategis di dalam gedung. Selain itu, spanduk “Cek Fisik Gratis” diminta dipasang di lokasi pemeriksaan fisik kendaraan.
Pengawasan juga akan diperkuat melalui pemasangan CCTV yang beroperasi secara real time dan terhubung langsung ke ruang dinas Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo serta Kepolisian Daerah Gorontalo.
Menurut Umar, sistem pengawasan yang terbuka diperlukan untuk memudahkan pemantauan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan.
DPRD turut mendorong digitalisasi pelayanan melalui penutupan seluruh loket pembayaran tunai. Seluruh proses, mulai dari verifikasi data hingga pembayaran, direkomendasikan dapat diselesaikan melalui transaksi elektronik.
Selain itu, DPRD meminta agar kemungkinan pengiriman STNK/TBPKP yang telah disahkan langsung ke rumah wajib pajak diupayakan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari rekomendasi perbaikan pelayanan yang diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan mengurangi potensi penyimpangan.
Dalam aspek pengawasan internal, DPRD merekomendasikan rotasi berkala bagi petugas ASN untuk mencegah stagnasi kinerja. Masa penugasan yang direkomendasikan paling lama dua tahun atau, jika memungkinkan, satu tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
DPRD juga mendorong inspeksi mendadak secara berkala oleh Inspektorat Daerah dan/atau Kepolisian Daerah. Petugas yang terbukti melakukan pungli harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada aspek tata kelola perkantoran, DPRD merekomendasikan agar tenaga non-ASN dan non-kepolisian tidak ditugaskan dalam pelayanan Samsat. Penambahan tenaga pelayanan yang berstatus ASN atau anggota kepolisian serta pemberian tambahan TPP bagi tenaga pelayanan juga menjadi bagian dari rekomendasi.
Praktik percaloan dalam pelayanan Samsat turut menjadi perhatian dan direkomendasikan untuk dilarang.
Selain pembenahan teknis, DPRD meminta Gubernur Gorontalo membuat pernyataan publik berupa permohonan maaf atas permasalahan yang terjadi di Samsat Kabupaten Gorontalo.
Umar sebelumnya menyampaikan bahwa tanggung jawab atas persoalan tersebut, menurut penilaian DPRD, tidak hanya berkaitan dengan unsur kepolisian, tetapi juga unsur pegawai pemerintah daerah yang bertugas di Samsat.
Karena itu, DPRD memandang perlu adanya tanggung jawab dari seluruh unsur yang terlibat, disertai perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan.
Umar menjelaskan, rekomendasi hasil RDPU akan diterbitkan dalam waktu dekat dan disampaikan kepada Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Jasa Raharja, serta Ombudsman.
DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti. (dn01)
