GORONTALO, 
– Momentum Hari Dokter Nasional menjadi pengingat penting atas panjangnya perjalanan dan pengabdian para dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, mengatakan Hari Dokter Nasional merupakan momentum sakral bagi seluruh dokter di Indonesia. Terlebih, organisasi profesi dokter telah melalui perjalanan panjang selama 76 tahun dalam tumbuh dan berkembang serta mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.
Menurutnya, meskipun pengabdian dokter telah berlangsung selama puluhan tahun, berbagai persoalan dalam pelayanan kesehatan masih ditemukan di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
“Sudah sekian lama dokter mengabdi untuk negeri, tetapi masih banyak kekurangan yang kita temukan di lapangan. Terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan, terlebih di daerah-daerah terpencil yang belum cukup menarik minat dokter untuk bertugas karena insentif yang masih minim,” ungkapnya, Sabtu (24/10/2026).
Ia menjelaskan, persoalan pemerataan tenaga dokter masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Jika mengacu pada rasio kebutuhan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer, yakni satu dokter untuk melayani 5.000 penduduk, kondisi tersebut hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.
Padahal, menurutnya, jumlah lulusan dokter terus bertambah setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah lulusan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan distribusi dan pemerataan tenaga dokter di berbagai wilayah.
“Kalau kita melihat kondisi ketersediaan dokter, rasio ideal satu dokter untuk 5.000 penduduk di fasilitas kesehatan primer masih belum terpenuhi. Padahal, lulusan dokter setiap tahun terus bertambah,” jelasnya.
Terkait kendala yang dihadapi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, dr. Sri Darsianti menilai keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai masih menjadi salah satu persoalan utama.
Ia juga menilai, meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Secara khusus, ia menyoroti kebutuhan tenaga dokter umum di Provinsi Gorontalo. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa, Gorontalo diperkirakan membutuhkan lebih dari 500 dokter umum agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal berdasarkan rasio yang disampaikan.
“Proporsi kebutuhan dokter umum di Gorontalo dengan jumlah penduduk 1,2 juta lebih seharusnya mencapai lebih dari 500 dokter umum. Insyaallah, ke depan kebutuhan dokter ini bisa terpenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak lagi mengalami kendala,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga medis, khususnya melalui peningkatan insentif bagi dokter yang bertugas di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Menurutnya, peningkatan insentif harus menjadi salah satu langkah penting untuk menarik minat dokter agar bersedia mengabdi di daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan.
“Insentif para dokter tentunya harus lebih diperhatikan. Dengan begitu, pemerataan tenaga dokter dapat diwujudkan dan masyarakat di seluruh wilayah Gorontalo bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” pungkasnya. (dn01)
