GORONTALO, 
— Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, mengungkap keprihatinannya terhadap nasib tenaga bantu di kantor Samsat. Sejumlah tenaga bantu disebut telah bekerja selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetapi belum menerima gaji atau insentif secara resmi.
Persoalan ini menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelayanan Samsat yang digelar pada Senin, 19/10.
Rapat tersebut dihadiri Dirlantas Polda Gorontalo, Jasa Raharja, Ombudsman RI, Bapenda Provinsi Gorontalo, BKPSDM, serta Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pemerhati Daerah Provinsi Gorontalo.
Selain membahas dugaan praktik pungutan liar (pungli), rapat tersebut turut menyoroti sistem pelayanan dan kondisi tenaga kerja yang diperbantukan di kantor Samsat.
Limonu mengapresiasi langkah tegas kepolisian dalam memberikan sanksi kepada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, ia berharap kasus tersebut dijadikan bahan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Tentu kita harus apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Dir Lantas bahwa pihaknya sudah tegas memberikan sanksi terhadap oknum yang melakukan pelanggaran tersebut, tapi tentu hal tersebut harus kita barengi dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan di kantor-kantor samsat, agar hal serupa tidak akan terulang lagi ” ujar Limonu saat diwawancarai.
Di sisi lain, Limonu mengaku terkejut dan prihatin setelah mendengar adanya tenaga yang diperbantukan dalam pelayanan dikantor Samsat yang terinformasi begitu lama mengabdi, tetapi belum mendapatkan gaji atau insentif yang ditetapkan resmi dan bersesuaian.
“Saya kaget dan prihatin terhadap penyampaian Pak Dirlantas bahwa masih ada tenaga-tenaga kerja yang diperbantukan di Samsat tersebut yang sudah sekian lama bahkan ada yang sudah puluhan tahun yang tidak diberikan gaji atau insentif secara resmi oleh pihak Samsat. Dan tentu hal itu menjadi salah satu pemicu dan peluang terjadinya pungli. “Tegas Limonu”
Menurut Limonu, persoalan tersebut perlu beroleh atensi dan perhatian lebih serius oleh pihak Direktorat Lalu lintas dan Pemerntah daerah. Sebab Ia menilai tenaga bantu yang ikut mendukung operasional pelayanan Samsat perlu mendapatkan kejelasan mengenai status kerja dan mekanisme pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita ketahui bersama bahwa Samsat itu menghimpun Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai ratusan miliar, namun jadi aneh jika masih ada tenaga kerja di dalamnya yang tidak diberikan upah yang sah berdasarkan ketentuan ketenaga-kerjaan? Seharusnya mereka diberikan hak secara sah dan bersesuain yang berbasis kinerja dan ketentuan ketenaga-kerjaan. “Tambahnya.
Limonu menegaskan, tenaga bantu juga memiliki peran dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan membantu kelancaran proses administrasi kendaraan bermotor. Karena itu, kontribusi mereka perlu diimbangi dengan kejelasan hak untuk menjamin kesejahteraannya.
“Disamping mereka sebagai pelayan, mereka juga boleh dikatakan pahlawan PAD, lalu mereka tidak diberikan gaji yang sah dan bersesuain. Kan aneh. Jadi miris kita mendengarnya kasihan,” kata Limonu.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo, terutama instansi terkait, untuk mengevaluasi kondisi tenaga bantu di lingkungan Samsat. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan status kerja, mekanisme pembayaran, serta pelaksanaan pelayanan berjalan secara resmi dan transparan.
Menurutnya, pembenahan Samsat tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi kepada oknum yang terbukti melakukan pungli. Tetapi ada upaya Perbaikan terhadap sistem pelayanan yang berpotensi terjadinya pungli dilingkungan kerjanya, baik keterbukaan informasi alur pelayanan kepada publik maupun sistem transaksi yang cepat, mudah dan akuntabel hingga penataan tenaga kerja juga perlu menjadi perhatian agar pelayanan publik semakin baik dan terhindar dari praktik yang tidak sesuai ketentuan.
Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra ini berharap agar persoalan ini kiranya menjadi atensi dan perhatian yang harus diseriusi oleh pihak terkait ditindak lanjuti sehingga pelayanan Samsat dapat berjalan lebih baik kedepan, “tutup Limonu”. (dn01)
