GORONTALO, 
– Gorontalo dinilai belum cukup siap menerima investasi jika promosi dan kemudahan perizinan tidak diikuti ketersediaan fasilitas pendukung usaha. Belum adanya kompleks pergudangan maupun kawasan industri menjadi persoalan yang perlu segera dipikirkan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Perizinan Berusaha, Suyuti, saat diskusi dalam kunjungan lapangan Pansus ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, Rabu (21/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Perda Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Suyuti menegaskan, kemudahan mengurus izin saja tidak cukup untuk menarik investor. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan pelaku usaha untuk menjalankan dan mengembangkan investasinya.
Ia mengungkapkan, calon investor dari luar daerah kerap menanyakan ketersediaan kompleks pergudangan atau kawasan industri. Namun, ketika kebutuhan itu ditanyakan, Gorontalo belum memiliki kawasan yang dapat ditawarkan untuk menunjang rencana investasi mereka.
Kondisi tersebut, menurut Suyuti, menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam menyelaraskan promosi investasi dengan kesiapan fasilitas di lapangan.
“Ketika kita mengundang investor untuk datang, kita juga harus memikirkan apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai investor sudah tertarik, tetapi fasilitas pendukungnya belum tersedia,” kata suyuti.
Menurutnya, investor tidak hanya membutuhkan informasi tentang prosedur dan persyaratan perizinan. Mereka juga perlu mengetahui fasilitas yang tersedia, termasuk dukungan infrastruktur dan kawasan usaha yang dapat menunjang kegiatan investasi.
Karena itu, pemerintah perlu mengidentifikasi kebutuhan calon investor dan merumuskan langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai kewenangannya. Jika fasilitas belum tersedia, persoalan itu harus masuk dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.
Suyuti mengingatkan, tanpa kesiapan fasilitas pendukung, promosi investasi berpotensi tidak menghasilkan manfaat maksimal bagi Gorontalo.
Selain persoalan kawasan industri dan pergudangan, Suyuti juga menekankan pentingnya sinkronisasi aturan perizinan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menilai, perbedaan regulasi berpotensi menyulitkan pelaksanaan kebijakan serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
Karena itu, pembahasan perubahan Perda perlu diikuti koordinasi serius antarpemerintah daerah. Penyelarasan aturan harus dibangun dengan visi yang sama agar kebijakan perizinan dan pengembangan investasi dapat saling mendukung.
“Harus menyatukan visi supaya kita bisa saling menopang,” tegasnya.
Suyuti berharap, pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2023 menjadi momentum untuk membenahi persoalan perizinan sekaligus memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Baginya, iklim investasi yang kondusif tidak cukup dibangun melalui regulasi yang memudahkan. Kesiapan fasilitas usaha dan keselarasan kebijakan juga harus menjadi bagian dari strategi pemerintah.
Dengan demikian, ketika investor datang ke Gorontalo, pemerintah tidak hanya menawarkan peluang dan kemudahan perizinan, tetapi juga mampu memberikan kepastian mengenai dukungan yang tersedia untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. (dn01)
